Jumat, 12 September 2008

Antropologi Visual

Antropologi Visual dan efek “Pengecut” bagi Antropolog

Oleh : Ikhwan Muhary

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan ilmu antropologi semakin pesat dan mulai merambah sisi-sisi lain yang sebelumnya hampir tidak pernah terpikirkan. Sebagaimana landasan fundamental ilmu antropologi sendiri yang mengkaji manusia dari segi kebudayaannya, maka dengan sendirinya keseluruhan cara hidup dan kehidupan yang diciptakan oleh manusia adalah bagian dari studi antropologis. Dan tentu saja dengan tipikal manusia sebagai mahluk dinamis dalam hal perkembangan pola pikir dan cara-cara untuk hidup, maka demikian juga dengan ilmu Antropologi yang dengan nyata adalah suatu bentuk disiplin paling non-statis dimuka bumi ini.

Dengan pemikiran fundamental antropologi yang dinamis ini, maka sampai dengan sekarang dapat kita lihat bagaimana beragam invensi, modifikasi, sampai kepada ekstensi bidang mulai dirangkum oleh para etnolog dan antropolog. Salah satu disipilin yang berkembang dari awal tahun 1980-an dan memulai debut yang cukup fenomenal pada dekade berikutnya adalah cabang Antropologi Visual. Yaitu sebuah cabang ilmu dari studi antropologi yang lebih menitik-beratkan perangkuman data dan objek kajian dalam bentuk yang benar-benar konkrit. Sampai dengan sekarang ini dua metode utama yang paling major dalam disiplin ini adalah fotografi dan film.

Pada tahun 2000-an hingga dengan sekarang, perkembangan disiplin antropologi visual semakin pesat seiring dengan kemajuan peralatan teknologi dan dunia multimedia yang menunjang bentuk-bentuk operasionalnya. Berbagai bentuk film dan foto yang dibuat berdasarkan latar antropologis semakin mudah untuk ditemukan, hampir diseluruh bagian dunia. Tentu saja ini adalah kemajuan yang paling signifikan dan relevan bagi para Antropolog dan penggiat dunia etnografi, yaitu semakin nyata dan istimewanya tampilan dari “cerita-cerita mengenai manusia“.

Dibalik berbagai nilai positif yang dihasilkan oleh kemajuan peralatan teknologi dan perkembangan dunia visual dalam bidang antropologi, ternyata muncul sebuah dampak negatif yang menyerang secara fundamental dan sangat mengancam bagi para antropolog ataupun penggiat etnografi. Terutama bagi para generasi muda dalam bidang-bidang ini. Sebuah dampak nyata yang menghadirkan semacam efek “Pengecut“ bagi para insan intelektualis dalam ranah antropologi yang seharusnya menuntut manusia-manusia pemberani sebagai aktornya.

Visual Etnografi dan Antropologi Visual: maksud sederhana dibalik istilah

Visual etnografi dapat diartikan secara sederhana sebagai sebuah hasil kajian antropologi yang tentunya menghasilkan sebuah etnografi, dan keseluruhan etnografi ini kemudian dikemas dalam bentuk visualisasi dengan tujuan utama yang juga sangat sederhana, yaitu membuat karya etnografi tersebut agar dapat dilihat secara nyata dan langsung oleh para penyimaknya (audiences).

Sebuah kejadian atau peristiwa, upacara pernikahan, ritual mistis, ragam mata pencaharian, bentuk fisik, gambaran lingkungan dan ekosistem, sampai kepada ide dan pengetahuan yang abstrak, senantiasa merupakan produk dari visual etnografi yang cenderung dituangkan dalam bentuk berupa film ataupun hasil-hasil foto. Dan sebagaimana isu utama mengenai kebudayaan, maka yang membedakan hasil visual para antropolog dan etnolog dengan para ahli visual lain adalah terletak pada sensitifitas kebudayaan (culture sensitivity) yang tertuang dalam karya-karya tersebut.

Bahasa selanjutnya adalah Antropologi visual. Meskipun beberapa pihak yang salah dan berpikiran sempit cenderung mengatakan hal ini adalah identik atau sama saja pengertiannya dengan visual etnografi, sebenarnya kontekstual istilah ini ditujukan untuk menyebutkan seperangkat sistematika mengenai pengetahuan ide dan operasional yang lebih menitik-beratkan pada bidang pembelajaran akan suatu usaha, kegiatan, ataupun praktek visualisasi.

Dan disebutkan sebagai antropologi visual, maka bidang ini dimaksudkan untuk menyebut kerangka acuan dan tempat pembelajaran akan visualisasi yang digabungkan dengan ilmu antropologi. Dan tentu saja, secara harfiah konteks visual adalah selalu berupa metode murni, sedangkan epistimologi antropologisnya adalah ide utama yang melandasi penggunaan metode tersebut.

Pada konklusi akhir yang ingin ditegaskan secara sederhana mengenai maksud dari antropologi visual pada tulisan ini, adalah dimana keseluruhan ide dan praktek dari disipilin antropologi visual adalah tidak lebih dari sebuah metode yang melengkapi idealisme antropologi. Dan karena ditujukan bagi para Antropolog, maka selayaknya cabang dari disipilin antropologi ini senantiasa dipahami sebagai salah satu metode yang cukup komprehensif dalam mengumpulkan data-data lapangan. Sebagai antropolog ataupun etnolog yang baik, hendaknya jangan sekalipun mencari ideologi dalam kegiatan visual. Karena kegiatan tersebut hanya akan berakhir kepada pemikiran semu dan apologi ego sempit yang bertolak ukur dari jenis-jenis dan tingkatan perlatan dan teknologi yang dipergunakan.

Efek “Pengecut” bagi para Antropolog

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pencarian ideologi pada antropologi visual tidak akan pernah menemukan titik rasional yang dapat dikategorikan empirikal. Hal ini tentu saja dikarenakan antropologi visual adalah murni sebuah metode yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan menampilkan hasil dalam penelitian-penilitan antropologi dan kegiatan-kegiatan etnografi.

Salah satu dampak nyata dari salah kaprah mengenai fungsi dan tujuan harfiah dari disipilin antropologi visual ini selanjutnya dapat kita sebut dengan istilah efek “Pengecut”. Sebagaimana maksud bahasanya sendiri, efek pengecut ini tentunya ditujukan kepada para antropolog sebagai pelaku dan penggiat etnografi. Dan hal inilah yang dimaksudkan sebagai bahaya latent yang melatari salah kaprah tersebut.

Efek pengecut ini muncul ketika penggunaan antropologi visual yang sebenarnya dioperasionalisasikan sebagai seperangkat metode, kemudian diklaim sebagai wujud nyata dari ideologi antropologi itu sendiri. Dengan lebih mengedepankan berbagai hal seperti nilai-nilai seni semu, sudut pengambilan gambar yang dianggap benar, pengolahan digital yang matang, sampai kepada pencahayaan dan korelasi dengan peralatan yang digunakan, para “pengecut” dalam ranah antropologi seringkali mendistorsikan wacana antropologi visual sebagai sebuah ide dan cita-cita lain dari bentuk-bentuk antropologi kontemporer.

Selain itu, efek “Pengecut” pada antropologi visual ini juga terjadi pada kualitas para pelaku dan penggunanya. Dimana dengan tetap mengklaim diri sebagai antropolog, praktek dan kinerja dari pembuatan etnografi cenderung senantiasa dititik beratkan pada kemampuan-kemampuan teknologis. Dan tentu saja hal ini berakibat pada terkesampingkannya nilai-nilai dan praktek-praktek humanis, taktis, politis, linguist, dan bahkan nilai-nilai antropologis itu sendiri.

Seorang antropolog dengan mental pengecut yang memiliki peralatan berupa kamera foto dengan kemampuan untuk mendekatkan objek melalui jangkauan lensa, cenderung mengalami dan mengimplementasikan efek pengecutnya dengan cara mengeksploitasi objek yang difoto secara utuh. Dan tentu saja praktek ini tidak memerlukan sedikitpun kontak dan interaksi antara si antropolog pengecut dengan objek kajiannya. Selanjutnya, untuk tetap menegaskan dan mengklaim bahwa karyanya memiliki latar antropologis, maka interpretasi subjektif atas keadaan dan peristiwa yang terekam melalui foto akan dijelaskan olehnya secara subjektif. Dan tentu saja hal ini membunuh secara langsung suatu hal utama yang disebut sebagai objektifitas empiris.

Pada bentuk yang lain, efek pengecut dalam penerapan antropologi visual ini juga dipergunakan dengan apologi yang lebih menyedihkan. Yaitu pemilihan bidang dan spesialisasi yang sengaja menitik-beratkan pada kajian tentang wujud artefak budaya. Beragam foto dan film mengenai meja, kursi, makam, gendang, sampai kepada bangunan, diklaim sebagai ketertarikan personal sebagai antropolog yang memiliki konsentrasi utama pada bidang-bidang tersebut. Dalam hal ini, antropolog pengecut umumnya lebih memilih untuk berinteraksi dengan benda mati dan pasif dari pada menghadapi kajian antropologi sesungguhnya, yaitu mahluk manusia.

Efek pengecut ini tentu saja sangat mengganggu bagi keberlangsungan ilmu antropologi, terutama bagi para generasi muda antropolog dan penggiat etnografi. Bahkan, secara radikal hipotesis efek pengecut bagi para antropolog ini sendiri dapat berakibat kepada hilangnya ilmu antropologi itu sendiri.

Penutup

Baik visual etnografi sebagai sebuah hasil ataupun antropologi visual sebagai suatu metode, keduanya adalah merupakan bentuk perkembangan ilmu antropologi yang sangat mengagumkan. Dan sebagaimana layaknya sebuah ilmu yang diciptakan oleh manusia, tentunya senantiasa diwarnai dengan beragam kelebihan dan kekurangan.

Kemampuan untuk mengoperasionalkan metode visual dengan tetap memegang teguh nilai-nilai dan itikad antropologisnya, tentu akan menciptakan praktek implementatif yang baik dan benar. Dan kemudian akan menghasilkan karya-karya etnografi yang ideal pula. Efek pengecut yang mewarnai disiplin antropologi visual adalah murni disebabkan oleh faktor manusia yang menggunakannya. Untuk itu, dampak negatif ini senantiasa akan berlaku hanya pada para pengecut yang mengklaim diri sebagai antropolog.

Secara sederhana, efek pengecut bagi para antropolog ini adalah sebuah pelarian atas ketidakmampuan diri untuk berlaku dan bertindak sebagai seorang antropolog. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, bersosialisasi dengan baik, berpolitik dengan baik, dan bahkan tidak mampu untuk menjadi manusia yang baik (jika diukur sebagai seorang peneliti dengan masyarakat yang dikajinya). Untuk itu tulisan ini diharapkan mampu untuk merubah wacana dan paradigma para antropolog agar dapat meretas pembodohan dan kebodohan atas ketidak mampuan diri. Karena seorang pengecut tidak pernah pantas untuk mempelajari ilmu antropologi, apalagi menjadi seorang antropolog.

Medan, 12 September 2008
“Pemberani akan hidup dan
memberi kehidupan.“

Penulis adalah antropolog muda. Pendiri ”Pekerja Mimpi Production”. Aktif dalam kajian dan studi rural-urban Antropologis dengan konsentrasi utama pada bidang kontemporer-postmodernism.

Rabu, 27 Februari 2008

NATIONALISM VICTIM

NATIONALISM VICTIM
(Reflection on the 10th IMT-GT Varsity Carnival
Medan – Indonesia, 2008)

- Ikhwan Muhary -

Preface
The term nationalism currently used to describing the identities of a nation as included the major idea and political view, an great symbol of the country that interpreted the collective spirit, religion, history, the form of rule and law, the culture, even to an collective psychological of the people.
Practically, among the abstract concept of the nationalism, its manifested to an collective mind and behavioural of all people of a nation. Within this manifestation, the nationalism concept usually effected to a worldview that constructed fundamentally on the individual actor or group. With the nationalism as an idea, the people of a nation has they own sight to saw the world or another nation.
On this form, nationalism itself construct by a lot of other idea likes political, economic, histories, culture, on the world situation. For example, America as the great nation that had the major power of the world rule as an idea, that constructed by the political and the army power on the Bush hand, like Iraq invasion, has affected the American people nationalism as they might be think that they are the most powerfull country.

Nationalism Victim
As the concept of the nationalism that affected the collective pshycologist, this ideas sometimes gave the right to judge based on simply stated argue that launch from the nationalism fundamental. The continous step is the hierarkis on the mind and the psychologist of an actor or group, that they will judge another people from another nation as a “lower” or “higher” on the prestigious nationalism value.
With the concept of judging, an lower or higher hierarchy, make a nation as an object to the term of discuss. This manifestation of nationalism ideologi make some nation feel much higher than another nation. This term has been discuss on classic social theory on the 18 century, that judging the most high people was the kaukasian (western), because they was a son of gods, and the lower people was the east, because they savage and wild like animal. Lately, this theory became a joke. But the story of this theory contain an nationalism idea.
On our modern age, the nationalism problem that make all of us always judging one another as a part of some nation can reduced into three simple factor. This three factor are :

- Politics
On this particular taxonomies, the world condition had constructed the form of nationalism as an standard hierarchy. The major imperialism of America, that rule almost policy of the world – in fact, they rule another nation as they will, can described how the politics took the major place of constructing this nationalism view on this day.
The politics factor made a nation have a more power or more level on the world hierarchy against another nation. This politic factor usually practical with army and war, nuclear issues, the world major ideologist, and etc.

- Economy and Technology 
This factor constructed an nationalism of a nation as they financial power that gained by the productivity and nature profit on the land of a nation. Like Iraq for example, before the invasion of America, oil make Iraq the most rich country. On the other hand, technology did support this economic progression, and for example, Japan with the most incredible technological create a nation with a major power on the world economic and technology.

- Socio-culture 
This factor was the last that constructed an idea of nationalism on a nation. An socio-culture was more like practical thing from the two idea before. This factor describing the whole condition of society activity on a nation.
The law inforcement, customs, religion problems, lifestyle, ideology, music, even sex as an actiovity or problem on some situation reflected the condition of a nation. As we know, the “still savage” people like the aborigin’s on Australia or the Dayak’s on Kalimantan – Indonesia still named as the “lower” society, based on this socio-culture concept of nationalism that had variable on the world scale.

As the result of this three factors, the term nationalism victim was used to describing the moral degradation that affected by this nationalism term. We might think that our country was the best nation, or our country more prestigious than another country, and we might think our nation was higher than another man or people from another nation. And if we do this or implemented this practical behaviour, based on the three factors, then we are the nationalism victim.
If we do this because our country being attacked by another country, or some of our culture product being stolen, or some of our people became an physical victim of another country, or we must fight the imperialism and capitalism effect to covering our identity as a nation, then, this will be a right nationalism.
The nationalism never placed on the hand of individual or group of a people to judge another nation as the higher or lower. The nationalism concept made to identify our selves , as a major identity, as a sacral thing like religion – that always means never to hurt another people, as a friendship rule – not an weapon to started a war, and even as the mighty rule of individual – so we will be think, act, and spoke representing our nation as a great nation. And once again, its only as a great nation, never be an higher or lower nations.

Reflection of the 10th IMT-GT Varsity Carnival
On the 10th IMT-Gt varsity carnival that took place on Medan, North Sumatera – Indonesia, there is some problem like the nationalism thing. As we know, lately the situation between Indonesia and Malaysia has became an sensitively relationship. Some of the problem was the issues of stolen culture, the term of “Indon” and “Malingsia”, Indonesia workers problem on Malaysia, and etc.
All of this problem has issued a bad relationship between the two country. On the nationalism sight like we had discuss, this problem has construct the interpersonal nationalism mind, and especially on the individual scale.
Back to the IMT-GT topic, the nationalism problem continous on the even, and as I see (I was the official officer of the even), some friends from Malaysia act as the “nationalism victim”. Some of them, clearly I can feel and see (even all my official friend), looks like they a little bit “higher” because they was the Malaysian people. And if we compare with the friend from Thailand – that more friendly, enjoyed and respected the hospitality, I’ll think the attitude of some Malaysian student was bad. But I know, they just the nationalism victim.

Sabtu, 29 Desember 2007

Perempuan, Kalimbubu, dan Debata Trida dalam Kebudayaan Karo

(Analisis Gender Terhadap Posisi Kaum Perempuan dalam Kasus Hubungan Perkawinan pada Kebudayaan Karo)

Oleh : Ikhwan Muhary*

Pendahuluan

Studi mengenai Gender seringkali disalah pahami dengan menitik beratkannya pada salah satu pihak antara dua jenis kelamin yang selalu “bertentangan/dipertentangkan”, yaitu antara lelaki dan perempuan. Istilah gender sendiri secara sederhana dapat didefinisikan melalui definisi yang dikemukakan oleh Ivan Illich, yaitu sebagai sesuatu yang dilekatkan oleh budaya mengenai ke-perempuan-an dan ke-lelaki-an.

Melalui definisi ini maka seharusnya kajian mengenai gender adalah kajian yang membahas secara ilmiah dan empiris mengenai kedua jenis kelamin tersebut. Pernyataan ini tentunya merupakan proposisi yang sangat tegas, terlebih jika studi tersebut menggunakan latar antropologis, ilmu budaya, atau kajian sosio-kultur yang selalu menginginkan deskripsi yang holistik dan terintegritas pada objek penelitian yang berupa kelompok masyarakat. Dan secara sederhana, harapan dari pendeskripsian secara utuh dan menyeluruh ini tentunya harus dilakukan untuk memenuhi kriteria objektivitas sebagai sebentuk praktek ataupun kajian ilmiah.

Kesalahan dan kerancuan kerapkali terjadi ketika secara sepihak, atas alasan kepentingan, politis, atau apapun, kajian gender ini digunakan dan diaplikasikan dengan mencerabut satu unsur saja. Kajian-kajian ini misalnya seperti analisis yang secara khusus menelaah posisi perempuan melalui perspektif perempuan tersebut dan bercerita menyeluruh secara sepihak dalam lingkup ke-perempuan-an itu sendiri dalam suatu kelompok masyarakat yang menjadi objek kajian. Kajian-kajian ini seringkali muncul untuk menyikapi keadaan mengenai dikriminasi terhadap pihak perempuan yang selalu dianggap kaum lapis dua dari kaum laki-laki yang dianggap sebagai kaum lapis satu.

Kajian-kajian yang dapat disingkap sebagai sebentuk oposisi biner ini juga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah, karena pada kenyataannya kejadian-kejadian yang bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan memang dapat ditemukan dengan mudah. Bahkan, berbagai aksi kriminal, kekerasan, ataupun penganiayaan kerapkali mewarnai setiap kasus dengan korban utamanya adalah perempuan. Atas dasar ini kemudian beberapa kajian muncul untuk melihat keadaan “salah” tersebut – dan salah satunya mengangkat tema mengenai keadaan yang diakibatkan oleh konstruksi budaya yang pada umumnya selalu menempatkan posisi perempuan dibawah kaum lelaki.

Terlepas dari berbagai penjabaran mengenai dilema dalam kajian gender yang cenderung muncul dari dahulu sampai akhir-akhir ini seperti yang telah disampaikan secara sederhana di atas, maka pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu tulisan yang mencoba untuk kembali kepada hakikat daripada kajian gender, yaitu untuk dapat menjelaskan fenomena gender secara utuh, menyeluruh, dan terintegritas – yaitu kajian gender yang membahas mengenai lelaki dan perempuan dalam suatu kelompok masyarakat, baik kajian dalam hal posisi, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Untuk menunjukkan karakter kajian gender melalui perspektif budaya dan kebudayaan yang utuh dan menyeluruh ini maka pada tulisan ini akan diangkat sebentuk analisis mengenai posisi perempuan pada konstruksi kebudayaan Karo yang juga berimplikasi pada posisi kaum lelaki, dan pada akhirnya mampu bercerita – paling tidak – mengenai orang Karo itu sendiri.

Perempuan, Kalimbubu, dan Debata Trida Melalui Perkawinan

Dalam kebudayaan tinggi (high culture) Karo, seorang anak perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki akan menciptakan suatu aturan main tersendiri mengenai posisi dari kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Pihak keluarga dari seorang anak perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki akan memiliki posisi istimewa terhadap pihak keluarga laki-laki tersebut secara keseluruhan. Posisi ini dalam bahasa Karo disebut dengan istilah “Kalimbubu”.

Ketika seorang anak perempuan dinikahi oleh seorang anak laki-laki, maka aturan main yang timbul adalah seluruh kerabat dan keluarga dari pihak pemberi perempuan tersebut akan menjadi Kalimbubu-nya pihak keluarga si laki-laki. Posisi istimewa yang didapatkan oleh keseluruhan anggota keluarga dari pihak perempuan ini adalah berupa patron hierarkis yang lebih tinggi dari keseluruhan anggota keluarga pihak laki-laki.

Lebih lanjut posisi istimewa dan “lebih tinggi” dari Kalimbubu ini juga semakin dipertegas dengan pensinonimannya dengan istilah “Debata Trida’, yaitu “Tuhan-tuhan yang tampak”. Penggunaan istilah Debata trida ini menunjukkan bagaimana posisi absolut dari pihak keluarga perempuan terhadap pihak keluarga laki-laki yang diibaratkan sebagai manifestasi dari Tuhan. Makna sebagai tuhan-tuhan yang tampak ini dijelaskan dengan implementasi berupa kepatuhan dan ketaatan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki terhadap seluruh hal yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan. Pada umumnya beberapa diantara hal yang diajukan tersebut dapat berupa nasehat, aturan, keinginan, sampai kepada perintah-perintah.

Bahkan untuk mempertegas posisi sebagai Debata Trida ini juga diberlakukan sanksi untuk setiap pelanggaran, penolakan, dan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap aturan-aturan yang dikemukakan oleh para Kalimbubu mereka tersebut. Dalam kepercayaan Karo, penolakan terhadap Debata Trida ini akan menimbulkan berbagai bencana seperti wabah penyakit, bencana alam, sampai kepada kutukan-kutukan yang akan menimpa pihak yang melanggarnya, baik dalam skala perorangan ataupun kelompok.

Berdasarkan konseptualisasi mengenai Kalimbubu sebagai Debata Trida, ditambah dengan implementasi yang sangat menegaskan posisi pihak keluarga perempuan sebagai yang teratas daripada keluarga pihak laki-laki, maka dengan sendirinya peranan gender memegang arti yang sangat penting pada kasus ini. Melalui konsep mengenai Kalimbubu, maka seorang anak perempuan dalam latar kultural Karo akan memiliki posisi yang sangat penting ketika ia dinikahi oleh seorang laki-laki. Melalui pernikahan tersebut maka si anak perempuan memiliki fungsi untuk mengangkat kedudukan pihak keluarganya terhadap pihak keluarga laki-laki. Dan keadaan hierarkis ini berlaku untuk keseluruhan anggota keluarga dari kedua belah pihak.

Sebagai contoh, seorang gubernur sekalipun harus patuh terhadap seorang petani hanya karena posisi si petani adalah Kalimbubu bagi si gubernur, meskipun praktek pernikahan yang menghubungkan mereka terjadi pada tingkat anak, keponakan, ipar, dan sebagainya dari kedua tokoh tersebut. Dan melalui pernikahan pada contoh kasus ini juga maka posisi si petani beserta seluruh anggota keluarganya akan terangkat dalam hal prestise, moral, sampai kepada kekuasaan (Power). Karena sudah pasti si petani akan disebut sebagai “Kalimbubunya Pak Gubernur”.

Analisis Gender pada Kasus Kalimbubu

Melalui uraian sederhana mengenai kalimbubu di atas, maka secara sederhana dapat dilihat bagaimana kebudayaan Karo mengkonstruksikan posisi perempuan secara gender melalui kasus perkawinan. Hadirnya konsep Kalimbubu membuktikan bahwa posisi perempuan pada masyarakat Karo – setidaknya dalam konstruksi kebudayaan tinggi – sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam hal perluasan jaringan kekerabatan, yang diimplementasikan dengan bentuk perkawinan.

Meskipun sederhana, posisi sebagai Kalimbubu tentunya menghadirkan sebentuk patronasi pihak tertentu dalam hal politik dan kekuasaan, ekonomi, sumberdaya, dan berbagai hal lainnya. Dan keseluruhan hal tersebut dikemas melalui hubungan perkawinan yang menyatukan dua kelompok keluarga demi kepentingan perluasan jaringan. Lebih lanjut, pada skala yang paling kecil dapat dilihat bagaimana keseluruhan hal tersebut dimungkinkan terjadi dengan menggunakan konsep perempuan dalam latar kultural Karo.

Pada sisi kontrol sosial sendiri, konsep Kalimbubu ini dapat juga menunjukkan bagaimana kebudayaan Karo mengkonstruksikan secara ideal bagaimana pengawasan dan kontrol mutlak yang dimiliki oleh pihak keluarga perempuan agar dapat untuk terus-menerus menjaga, melindungi, dan mengawasi keadaan anak perempuannya yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki dari keluarga lain. Pada sisi feminisme-nya sendiri, latar kultural ini dapat dikatakan telah menjamin eksistensi kaum perempuan secara ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Pada sisi etos dan moral, kaum laki-laki dalam lingkup kultural Karo juga terkonstruksi untuk selalu menjadi lelaki yang bertanggung jawab dan selalu memelihara wanita yang menjadi istrinya. Karena dengan adanya konsep Kalimbubu dan sanksi untuk setiap pelanggaran terhadapnya, maka kaum laki-laki akan selalu “dipaksa” untuk mengikuti aturan main tersebut jika tidak ingin mendapat bencana.

Melalui beberapa analisis sederhana diatas dapat dilihat bagaimana konstruksi kebudayaan Karo mengenai gender yang mengatur posisi perempuan dan laki-laki. Dan melalui kasus pada perkawinan yang menciptakan Kalimbubu juga membuktikan bahwa posisi perempuan dalam konsep gender-nya Karo tidak pernah marjinal. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa sebaik-baiknya posisi jenis kelamin yang dikemas dalam lingkup kultural pada etnis Karo adalah posisi sebagai kaum feminis. Karena fungsi dan peran perempuan selalu memberikan kentungan yang hebat, baik bagi keluarga luasnya ataupun bagi dirinya sendiri.

Dan pada akhirnya dalam konteks gender yang dimililiki kebudayaan Karo ini, baik antara laki-laki maupun perempuan dalam latar perkawinan, kalimbubu, debata trida, dan sebagainya juga menunjukkan bagaimana keutuhan dan keintegritasan suatu kebudayaan tinggi yang memang telah ideal bagi seluruh pendukungnya. Dan kesalahan analisis mengenai konsep gender ini kerapkali terjadi ketika kasus-kasus yang ada dicabut dari konteks utamanya dan digunakan untuk melihat berdasarkan kepentingan tertentu. Mungkin hal inilah yang memunculkan kajian sempit mengenai gender dalam lingkup kultural.

*) Tentang Penulis,

Ikhwan Muhary.

Penulis adalah Mahasiswa semester akhir pada Departemen Antropologi Sosial FISIP USU. Aktif sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan, freelance enumerator, field worker untuk social research, dan peminat terhadap budaya dan kebudayaan Karo.


Gulai Kepala Kakap dan Big Mac:

Kuliner Otentik Versus Fastfood

Oleh : Ikhwan Muhary

Kota Medan dan Keberagaman Produk Makanan

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Kota ini memiliki karakter yang cukup menarik dari segi pluralisme masyarakat yang menjadi entitas penduduknya. Selain itu, perkembangan kota menuju predikat metropolitan membuktikan kemajuan dari kota Medan yang Urban dan Industrialis.

Kemajuan peralatan teknologi yang menunjang keberadaan media informasi menyebabkan terhapusnya dinding-dinding pemisah antara masyarakat kota Medan dengan masyarakat-masyarakat dari kota lain, baik yang masih berada dalam lingkup satu negara ataupun lintas negara. Keadaan ini menciptakan semacam culture contact[1] yang cukup signifikan, dimana keseragaman pola-pola budaya yang tampak sebagai wujud akulturasi berlangsung dengan intens. Dan keseluruhan proses tersebut berakhir dengan manifestasi berupa keidentikkan beberapa pola-pola budaya masyarakat kota Medan dengan kebudayaan masyarakat lain.

Keberagaman pola-pola budaya yang muncul sebagai dampak dari culture contact, ditambah lagi dengan fondasi awal masyarakat kota Medan yang heterogen dan plural, menciptakan keunikan kebudayaan dari masyarakat kota Medan, baik dalam ketiga wujud kebudayaan yang dibagi oleh Koentjaraningrat sebagai sistem ide dan gagasan, sistem perilaku, dan artefak (materi).[2] Keunikan yang paling utama tentunya keberagaman dari masing-masing wujud kebudayaan tersebut.

Salah satu wujud paling konkrit dari keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Medan dapat dilihat pada wujud artefak (materi) dalam kebudayaan mereka. Wujud artefak ini dapat dipahami sebagai seperangkat materi atau produk-produk yang dihasilkan dan digunakan oleh manusia pendukung suatu kebudayaan.[3] Dalam hal ini – secara spesifik, salah satunya dapat dilihat pada bidang kuliner.

Keberagaman kuliner yang dimiliki oleh masyarakat kota medan secara sederhana dapat dilihat sebagai produk-produk makanan yang memanifestasikan keberagaman masyarakat kota Medan. Bahkan, keberagaman produk-produk makanan ini dapat dilihat sebagai representasi dari heterogenitas dan pluralisme masyarakat kota Medan. James Danandjaja menyatakan keberadaan produk-produk makanan yang diciptakan manusia sebagai bagian dari kebudayaan manusia itu sendiri. Lebih lanjut ia menulis demikian :

“….makanan merupakan fenomena kebudayaan, oleh karena itu, makan bukanlah sekedar produksi organisme dengan kualitas-kualitas biokimia, yang dapat dikonsumsi oleh organisasi hidup, termasuk juga untuk mempertahankan hidup mereka; melainkan bagi anggota setiap kolektif, makanan selalu ditentukan oleh kebudayaannya masing-masing.”[4]

Keberadaan produk-produk makanan sebagai bagian dari sebuah kebudayaan pada masyarakat kota Medan terimplementasi pada beragamnya jenis-jenis produk makanan yang dimiliki. Sebagai analogi, kota Medan yang disusun oleh etnis Minang, Melayu, Batak Karo, dan Tiong Hoa akan menghasilkan produk-produk makanan seperti Gulai Kepala Kakap (dari Minang), Sembam Ikan (dari Melayu), Kidu-kidu (dari Karo), dan Cap Cai (dari etnis Tiong Hoa).

Selain keberagaman produk-produk makanan yang muncul dari kalangan etnis penyusun masyarakat kota Medan di atas, yang dapat dikategorikan sebagai produk-produk otentik,[5] produk-produk makanan yang merupakan hasil culture contact juga turut memberikan sumbangsih atas keberagaman kuliner yang dimiliki oleh masyarakat kota Medan. Salah satunya adalah industri makanan cepat saji atau fastfood yang datang dari Amerika dan negara-negara Barat lain dengan wujud berupa produk-produk dengan istilah Hamburger, Steak, Pizza, Spagheti, dan lain-lain.[6] Jenis produk makanan inilah yang merupakan hasil dari culture contact yang didukung oleh keberadaan media informasi dan peralatan teknologi.

Hadirnya dua jenis produk makanan ini, baik produk makanan otentik dengan sifatnya yang mewakili kepluralitasan masyarakat yang menyusun komposisi kependudukan Kota Medan secara etnis, ataupun produk-produk yang muncul kemudian sebagai hasil dari culture contact dalam wujudnya seperti makanan-makanan cepat saji (fastfood), tentunya semakin menambah keberagaman dan kekayaan budaya kota Medan sendiri.

Gulai Kepala Kakap Versus Big Mac

Salah satu produk makanan otentik yang terdapat dikota Medan adalah hidangan Gulai Kepala Kakap. Hidangan ini merupakan produk makanan yang berasal dari etnis Minang. Akan tetapi, keberadaannya sampai hari ini telah berubah makna sebagai salah satu produk kuliner otentik yang dimiliki oleh masyarakat kota Medan.

Hidangan Gulai Kepala Kakap ini berupa masakan kepala ikan kakap merah (umumnya yang berukuran besar dengan bobot 250-400 gram) yang dimasak secara gulai (dengan santan kelapa) dan berbagai bumbu lain. Hidangan ini dapat ditemui hampir diseluruh rumah makan Minang di kota Medan.

Jika dilihat dari sisi sosio-kultural, selain sebagai produk makanan otentik hidangan Gulai Kepala Kakap ini juga dapat dilihat sebagai wujud dari mulktikulturalisme masyarakat kota Medan yang selalu terbuka dan berazaskan persatuan. Hidangan Gulai Kepala Kakap yang berasal dari etnis Minang dapat eksis dan bertahan, bahkan menjadi salah satu hidangan utama dari kota ini dapat menjelaskan bagaimana posisi etnis Minang sendiri yang termasuk sebagai salah satu etnis dominan dari sisi kuantitas penyusun kependudukan kota. Dan tentu saja, gambaran ini juga menjelaskan bagaimana keterbukaan dan keselarasan antar etnis yang lain dalam hal saling menerima dan mendukung produk-produk budaya masing-masing.

Sekarang ini keberadaan produk-produk kuliner otentik mengalami sebentuk permasalahan yang berupa mulai terlupakannya produk-produk tersebut. Keadaan ini terlebih dapat dilihat pada kaum muda kota. Pola-pola makan yang awalnya berada pada rumah-rumah makan dengan sifat ‘khas etnis tertentu’, sekarang ini berangsur digantikan dengan pola-pola makan cepat saji (fastfood). Kehadiran industri kuliner yang datang dari luar ini dengan gencar mulai menggeser keberadaan produk-produk makanan otentik.

Pada prakteknya, perseteruan antara produk kuliner otentik dengan produk hasil culture contact yang berakhir dengan kekalahan produk-produk otentik tersebut, keseluruhannya dapat dilihat ‘bermain’ dalam lingkup sosio-kultural. Tergantikannya produk kuliner otentik seperti Gulai Kepala Kakap dengan produk kuliner hasil culture contact seperti Big Mac, dalam jangka waktu yang signifikan akan dapat mengganggu integritas budaya masyarakat kota Medan. Dimana jika keadaan ini tetap berlangsung, produk-produk budaya seperti makanan yang hilang secara tidak langsung juga menunjukkan keruntuhan dari budaya dan kebudayaan itu sendiri.

Big Mac sebagai salah satu dari sekian banyak jenis produk makanan cepat saji pada hari ini lebih digemari daripada Gulai Kepala Kakap. Sepintas, posisi Big Mac yang berupa hamburger dengan ukuran istimewa (cenderung besar, sesuai dengan namanya) dapat dilihat sebagai sesuatu yang populer. Keberadaannya yang sangat didukung oleh media informasi yang dengan intens mempromosikannya membuat posisi Big Mac dan ragam kuliner fastfood lain menjadi sangat kuat dan mampu untuk menutupi keberadaan kuliner otentik.

Proses-proses tergantikannya produk kuliner ini berada pada lingkup pola-pola budaya, yaitu ideologi, wacana, dan perilaku dalam hal mengkonsumsi makanan yang terjadi pada masyarakat Kota Medan sekarang ini. Pada lingkup ideologi, produk-produk kuliner fastfood seperti Big Mac hadir sebagai komoditas yang memiliki nuansa fetisisme, yaitu nilai-nilai lain yang merekat pada Big Mac tersebut.[7] Nilai-nilai lain ini berupa latar sosio-kultural seperti gaya hidup, prestise dan gengsi, dan latar berbagai aspek kehidupan bangsa Barat yang merupakan negara asal produk Big Mac tersebut. Dalam prakteknya, orang yang membeli sebuah Big Mac tidak hanya akan mendapatkan produk tersebut sebagai makanan, tetapi juga akan (merasakan) membeli gaya hidup ala Amerika, hak patent dan standarisasi makanannya yang universal, dan sekaligus mengimitasi latar Amerika yang menyertai Big Mac tersebut. Dan dengan sendirinya keadaan ini akan menciptakan Gulai Kepala Kakap yang kalah pamor, karena bukan produk import dan ‘ke-bule-bule-an’.

Pada lingkup pola-pola budaya berupa wacana, kehadiran Big Mac dan produk-produk kuliner hasil culture contact ini senantiasa menggunakan promosi yang gencar melalui media informasi. Selanjutnya berbagai promosi lewat tampilan visual televisi, radio, media cetak, dan sebagainya yang dilakukan oleh media inilah yang menciptakan wacana-wacana mengenai produk-produk seperti Big Mac tersebut. Dan pada akhirnya, wacana-wacana inilah yang memberikan nuansa fetisisme dalam setiap produk import tersebut.

Pada bentuk lain, keberadaan Pemerintah juga dapat mendukung dalam pembentukan wacana seperti ini. Sebagai contoh, untuk kota Medan sendiri kebijakan Pemko (Pemerintah Kota) Medan mendirikan ‘Merdeka Walk’ (sebentuk pusat jajanan yang keseluruhan outletnya di isi oleh produk-produk kuliner import) ) di areal lapangan Merdeka, yang sudah pasti keberadaannya dilegitimasi oleh Pemko, tentunya hanya menguatkan wacana mengenai keberadaan produk-produk luar tersebut yang bersifat menggantikan produk-produk otentik yang minim dalam hal pembentukan wacana melalui media dan promosi. Ditambah lagi unsur ‘sakral’ lapangan tersebut sebagai ‘lapangan utamanya orang Medan’, malah semakin menimbulkan pertanyaan : apakah Big Mac makanan asli kota Medan?

Akhirnya, melalui pembebntukan pola-pola budaya dalam tingkat ideologi dan wacana, maka dengan sendirinya kedua aspek tersebut menciptakan pola budaya dalam bentuk perilaku konsumtif pada masyarakat kota Medan. Dengan menggunakan analogi, proses ini dapat dijelaskan sebagai berikut : ketika rasa bangga akan mengkonsumsi Big Mac sebagai ‘makanannya orang Amerika’, ditambah lagi dengan wacana yang menguatkan prestise akan kepribadian yang maju dan mengikuti kemajuan zaman ketika mengkonsumsi Big Mac tersebut, dengan sendirinya akan meningkatkan konsumsi seseorang terhadap produk-produk serupa Big Mac tersebut.

Menjawab permasalahan ini tentunya tidak mudah, terlebih persoalan ini telah berakar dan mencengkram budaya masyarakat kota Medan secara umum. Akan tetapi, paling tidak sebentuk upaya dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan cara membalik proses-proses budaya tersebut. Kembali menggunakan analogi : ketika Gulai Kepala Kakap dirasakan oleh seorang warga kota Medan sebagai suatu makanan yang merepresentasikan jati diri, ditambah lagi dengan wacana yang mendukung keberadaan Gulai Kepala Kakap tersebut sebagai ikon dan jargon-nya kota Medan dalam hal makanan, maka hidangan Gulai Kepala Kakap tersebut akan menjadi pilihan absolut ketika seseorang ingin makan sebagai orang Medan.

Referensi Pendukung

Danandjaja, James. 1994. Folklor Indonesia. Cetakan IV. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti

Fishwick, Marshall. 2004. Probing Popular Culture, on and off the Internet. USA : The Haworth Press

Koentjaraningrat. 1999. Pengantar Antropologi I. Jakarta: PT. Rhineka Cipta

Purwoko, Herudjati. 2001. Tiga Wajah Budaya; Artefak Perilaku, dan Rekayasa. Semarang: Masscom Media

Strinati, Dominic. 2004. Popular Culture, Pengantar menuju Teori Budaya Populer. Cetakan kedua. Bandung: Bentang

Tulisan ini memperoleh penghargaan Mahakarya Emas dan Mahakarya Konten Terbaik dalam ajang lomba esai yang diadakan oleh tabloid Aplaus The Lifestyle, yang berlangsung di main atrium Sun Plaza pada tanggal 27 Oktober 2007.



[1] Istilah culture contact ini bermakna sebagai persentuhan antar budaya dan kebudayaan, dimana unsur-unsur yang terdapat didalam suatu kebudayaan cenderung masuk kedalam kebudayaan lain melalui proses persentuhan ini – yang kemudian juga digunakan oleh kebudayaan yang menerima hasil dari persentuhan unsur-unsur tersebut . Konsep culture contact ini dapat juga dijelaskan sebagai Difusi, Akulturasi, dan Asimilasi. Lebih lanjut mengenai penjelasan culture contact ini lihat dalam Koentjaraningrat. 1999. Pengantar Antropologi I. Jakarta : Rhineka Cipta (hlm : 155)

[2] Koentjaraningrat membagi kebudayaan kedalam tiga wujud tersebut, yaitu wujud kebudayaan sebagai sistem ide dan gagasan, sebagai sistem perilaku, dan sebagai artefak. Lebih lanjut mengenai konsep tiga wujud kebudayaan ini lihat dalam Ibid (hlm : 74)

[3] Koentjaraningrat. 1999. Pengantar Antropologi I. Jakarta : Rhineka Cipta (hlm74-75)

[4] pernyataan ini dikemukakan Danandjaja untuk menyampaikan maksud dari konsep makanan sebagai bagian dari sebuah kebudayaan. Lebih lanjut lihat Danandjaja, 1994. Folklor Indonesia. Cetakan IV. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti (hlm : 182)

[5] istilah otentik digunakan untuk menyatakan produk-produk yang asli, yaitu produk-produk yang dihasilkan oleh suatu masyarakat, berlaku dimasyarakat tersebut, dan disepakati serta didukung sebagai milik dari masyarakat tersebut. Konsep ini mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Marshall Fishwick yang membedakan budaya otentik dengan budaya populer. Lebih lanjut lihat dalam Fishwick. 2004. Probing Popular Culture, on and off the Internet. USA : The Haworth Press (hlm : 13)

[6] Herudjati Purwoko menuliskan bagaimana hamburger sebagai sebuah produk makanan juga berfungsi sebagai simbol yang merepresentasikan budaya. Dalam hal ini hamburger tersebut di Indonesia menurutnya, dianggap oleh kebanyakan orang sebagai simbol ‘makanannya orang-orang Amerika’. Sekalipun secara historis hamburger tersebut tidaklah berasal dari Amerika, makna simbolis yang merekat sampai hari ini mengaburkan fakta tersebut. Lebih lanjut mengenai paradoksal hamburger ini dapat dilihat pada tulisan Purwoko dengan judul ‘Hamburger: Simbol Budaya Amerika ?’ yang dikemas sebagai bab 4 dalam bukunya, Purwoko, Herudjati. 2001. Tiga Wajah Budaya; Artefak Perilaku, dan Rekayasa. Semarang: Masscom Media (hlm : 39-47)

[7] istilah fetisisme komoditas mengacu pada penjelasan Dominic Strinati yang bermakna sebagai nilai-ilai yang ditanamkan pada sebuah produk materi. Pihak yang menanamkan nilai-nilai ini adalah produsen yang menghasilkan produk-produk tersebut, hal ini dilakukan untuk tujuan menciptakan konsumsi massal akan produk tersebut. Istilah ini kerapkali digunakan untuk menerjemahkan produk-produk materi dari budaya populer. Lebih lanjut lihat Strinati. Dominic Strinati. 2004. Popular Culture, Pengantar menuju Teori Budaya Populer. Cetakan kedua. Bandung: Bentang (hlm : 63)

Jumat, 05 Oktober 2007

Etnografi dan Visualisasi;
Korelasi Mutlak untuk Penelitian Antropologi
Oleh : Ikhwan Muhary

Pendahuluan

Sebagai sebentuk ilmu, Antropologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji manusia dengan titik kajian kebudayaan dari manusia tersebut. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah manusia dalam bentuk yang kolektif, dimana kebudayaan tersebut dapat didentifikasikan dalam tiga wujud, yaitu sebagai suatu hal yang mereka miliki secara bersama-sama dengan bentuk berupa kesatuan dari ide atau gagasan-gagasan, pola perilaku, dan materi (artefak) yang dihasilkan oleh mereka.[1] Lebih lanjut bentuk kolektif ini juga dipertegas oleh Saifuddin (2005) dengan definisinya mengenai kebudayaan yang bermakna sebagai perangkat gagasan, aturan-aturan, keyakinan-keyakinan yang dimiliki bersama.
Koentjaraningrat (1997) mendefinisikan makna kebudayaan sebagai kumpulan dari ide-ide atau gagasan-gagasan yang membentuk pola perilaku yang didapatkan dengan proses belajar serta diwariskan secara turun-temurun.
Pada aplikasinya, antropologi digunakan sebagai sebentuk teorisasi yang diaplikasikan dan diimplementasikan dalam bentuk penelitian lapangan, dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah masyarakat yang dijadikan objek penelitian, dan tentunya sudut yang diambil dititik beratkan kepada pemahaman tentang konsepsi kebudayaan dari masyarakat yang diteliti.
Dalam hal penelitian lapangan, antropologi menerapkan berbagai metode yang sangat membedakannya dengan ilmu-ilmu sosial lain. Secara spesifik, metode yang sangat membedakan ini dapat dirangkum menjadi dua aspek, yaitu:
mengamati suatu masyarakat secara keseluruhan, untuk melihat bagaimana setiap unsur dari masyarakat tersebut bersesuaian bersama dengan, atau bermakna dalam konteks, unsur-unsur lain;
mengkaji suatu masyarakat dalam hubungannya dengan yang lain, untuk menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.[2]

Sebagai sebentuk penelitian lapangan, hal yang dihasilkan melalui penelitian antropologi disebut sebagai etnografi, yang secara harfiah adalah praktek penulisan mengenai suatu masyarakat.[3] Etnografi juga dapat didefinisikan sebagai tulisan yang berbentuk deskripsi tentang sekelompok manusia[4], dalam hal ini tentunya adalah pendeskripsian tentang kebudayaan yang mereka miliki. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk etnografi yang sebenarnya tidak lagi memadai dalam hal mendeskripsikan suatu suku bangsa jika hanya dilakukan sebatas dalam bentuk tulisan dan bagaimana bentuk dari visualisasi yang memang sudah menjadi suatu keharusan untuk menampilkan etnografi yang bersifat holistik atas objek kajiannya.

Etnografi Tulisan dan Bentuk Deskripsi Holistik

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, hasil dari penelitian antropologi yang berbentuk etnografi dari suatu masyarakat adalah sesuatu hal yang bersifat pengamatan secara keseluruhan, dimana tentunya segala aspek yang ada pada masyarakat tersebut harus benar-benar dideskripsikan secara detail. Konsepsi mengenai deskripsi secara holistik ini juga berpengaruh kepada metode penelitian yang lazim digunakan dalam antropologi, dimana bentuk idealnya adalah observasi partisipasi, dimana pada penggunaan metode ini, Si peneliti (Antropolog) harus hidup bersama denagn masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Hidup dengan cara mereka, mematuhi peraturan mereka, dan bahkan pada keadaan tertentu dapat berupa pengakuan budaya objek yang diteliti menjadi budayanya sendiri.
Syaifuddin (2005) menyatakan,
“Mengamati suatu masyarakat secara keseluruhan” berarti mencoba memahami bagaimana sesuatu berkaitan satu sama lain, misalnya, bagaimana politik terkait bersama dengan kekerabatan atau ekonomi, atau bagaimana pranata ekonomi tertentu berkaitan bersama dengan pranata-pranata lainnya.[5]

Sebagaimana pengertian secara harfiah mengenai metode yang digunakan dalam hal membuat sebuah etnografi sekelompok manusia atau masyarakat, maka dengan sendirinya hasil yang didapat atau etnografi itu sendiri dituntut juga sebagai sebentuk data yang bersifat benar-benar pendeskripsian mengenai suatu objek, yaitu masyarakat yang menjadi kajian.
Perlu dipahami, bentuk awal dari lahirnya etnografi adalah adanya tulisan-tulisan mengenai suku-suku bangsa yang dibuat oleh para missionaris, kolonialis, dan para ekspedisi Eropa yang berkeliling dunia disekitar abad ke-18.[6] Berbagai tulisan-tulisan yang pada bentuk awalnya hanya berupa catatan harian, tulisan tangan, dan berbagai tulisan mengenai perjalanan yang dilakukan oleh para ekspedisi Eropa inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya etnografi, dan pada akhirnya melahirkan antropologi sebagai suatu ilmu yang menspesialisasikan diri kedalamnya.
Jika dihubungkan dengan konsepsi deskripsi holistik (keseluruhan) diatas, pada awalnya etnografi dalam bentuk tulisan memang dirasakan cukup memadai dalam hal menggambarkan kehidupan suatu suku bangsa, akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, kehadiran sebentuk etnografi yang hanya sebatas tulisan dirasakan tidak lagi cukup untuk menggambarkan objek kajiannya secara keseluruhan. Berbagai kendala dan bahkan kerancuan dalam penerjemahan seringkali terjadi ketika seseorang hanya mempelajari etnografi suatu suku bangsa melalui sebentuk tulisan, hal ini dikarenakan berbagai fenomena seperti :
1. perbedaan budaya antara pembaca dengan suku bangsa yang dijabarkan dalam etnografi tulisan yang sangat mencolok,
2. adanya istilah-istilah yang terkadang tidak begitu dapat dipahami secara awam,
3. gambaran yang terkadang salah ditafsirkan karena pembanding utama (peneliti atau orang yang mampu untuk menjelaskan) yang dapat menjelaskan tentang tulisan tersebut seringkali tidak dapat dijumpai langsung,
4. dan berbagai hal lainnya

Dengan sendirinya, ketika berbagai masalah pemahaman melalui sebentuk tulisan seperti diatas terjadi, maka secara tidak langsung etnografi tulisan tersebut telah kehilangan tuntutan dasarnya sebagai sebentuk tulisan yang mendeskripsikan secara keseluruhan mengenai objek kajiannya.
Untuk mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan atas deskripsi secara keseluruhan yang ideal tentang suatu suku bangsa, sekaligus sebagai upaya meminimalisasikan ‘salah penerjemahan’ yang seringkali terjadi dalam hal tela’ah etnografi, maka sudah seharusnya bentuk etnografi dikembangkan dengan tampilan visualisasi mengenai objek yang dikaji, yaitu kelompok masyarakat secara keseluruhan kebudayaannya.

Etnografi dan Visualisasi

Mendeskripsikan atau menggambarkan kehidupan dari suatu kelompok masyarakat dengan latar kebudayaannya sebagai fokus kajian dari ilmu antropologi adalah suatu hal yang sangat penting dalam hal menjawab realitas sosial yang terjadi di seluruh dunia. Upaya pendeskripsian ini memiliki tujuan utama sebagai suatu bentuk penelitian komparatif[7] yang berfungsi menggolong-golongkan kebudayaan yang satu dengan yang lainnya berdasarkan persamaan dan perbedaan, yang sebenarnya memiliki fungsi sebagai ‘penerjemah’ antar kebudayaan tersebut.
Bentuk awal dari etnografi sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, adalah berupa tulisan yang terkadang sering menciptakan salah penerjemahan dan kerancuan serta penyimpangan dari maksud yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Si peneliti.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kemampuan etnografi sebagai sebentuk penggambaran mengenai kehidupan manusia sebenarnya semakin dapat disempurnakan, karena pada saat sekarang ini, informasi mengenai suatu suku bangsa tidak lagi hanya bisa didapatkan sebatas tulisan-tulisan mengenai mereka. Dengan bantuan peralatan teknologi, etnografi pada masa sekarang ini dapat disempurnakan dengan tampilan visual yang tentunya akan sangat dapat mendeskripsikan kejadian, keadaan, gejala-gejala, dan segala hal tentang kehidupan sekelompok masyarakat. Tentunya hal ini memberikan nilai lebih tersendiri pada ilmu antropologi yang menitik beratkan deskripsi secara keseluruhan.
Visual Etnography atau dapat juga disebut sebagai antropologi visual dengan hasil penelitian yang berbentuk tayangan visual mengenai etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Jean Rouch yang merupakan peletak dasar New Wave dalam sinema Perancis dengan filmnya yang dianggap kontroversial, Les Maitres fous (“Tuan-tuan Gila”, 1954). [8]
Etnografi visual ini sendiri dapat di telaah kedalam dua bentuk, yaitu Film dan Photoghraphy. Etnografi dalam kedua bentuk visual ini tentunya dapat benar-benar mendeskripsikan secara holistik mengenai kelompok masyarakat yang dijadikan objek, karena pada bentuk etnografi visual Audience tidak lagi hanya memahami sebatas tulisan yang tertulis diatas kertas, melainkan dapat langsung menyaksikan secara keseluruhan mengenai masyarakat tersebut. Dengan ungkapan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa melalui etnografi visual seseorang yang ingin mendapatkan informasi tidak lagi hanya menjadi pembaca, tetapi langsung menjadi penonton yang menyaksikan kehidupan suatu masyarakat. Dan tentunya pemahaman dan pembelajaran mengenai sebuah etnografi dapat lebih mudah dilakukan serta kesalahan dalam hal penerjemahan juga dapat diminimalisir, karena secara tidak langsung penonton juga ikut menyaksikan apa yang dilihat oleh si Peneliti.
Satu hal yang merupakan landasan idealis yang tetap harus dilakukan mulai dari bentuk etnografi tulisan sampai kepada bentuk visualisasi tentunya adalah objektifitas. Dalam hal etnografi visual, tuntutan objektifitas yang harus dalam penelitian antropologi diarahkan kepada bentuk Spontanitas, maksudnya ialah segala hal yang akan direkam dan telah terekam melalui kamera, haruslah benar-benar berupa sebentuk eksploitasi dan bukan rekayasa.[9]
Kesimpulan

Antropologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari manusia dengan konteks kebudayaannya menghasilkan etnografi sebagai hasil penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada sekelompok masyarakat yang menjadi kajian. Etnografi yang dihasilkan melalui penelitian lapangan tersebut berupa penggambaran secara keseluruhan mengenai masyarakat yang diteliti. Berdasarkan bentuk etnografi yang bersifat deskripsi holistik ini maka metode penelitian lapangan tersebut dituntut kedalam bentuk observasi partisipasi, hal ini dilakukan untuk menjaga objektifitas dari data yang dihasilkan.
Perlu dipahami bahwasannya etnografi lahir dari bentuk-bentuk tulisan yang dibuat oleh ekspeditor Eropa yang menjelajahi dunia pada abad ke 18. Perkembangannya melahirkan disiplin ilmu Antropologi dengan hasil penelitian yang berbentuk etnografi. Di Indonesia sendiri, dewasa ini etnografi umumnya masih dibuat dalam bentuk tulisan-tulisan, artikel, buku, novel, dan lain-lain.
Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, etnografi dalam bentuk tulisan dirasakan tidak lagi mampu mencapai tujuan harfiahnya, yaitu mendeskripsikan suatu suku bangsa secara totalitas (keseluruhan) karena seringkali terjadi kesalahpahaman dan kesalah-‘penerjemahan’ antara maksud sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh etnografi tersebut dengan tela’ah dari si pembaca. Untuk itu diperlukan perkembangan teknik etnografi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, dimana etnografi, khususnya di Indonesia, sudah waktunya dituangkan dalam media visualisasi. Karena melalui bentuk visualisasi, etnografi dapat lebih menggambarkan secara sempurna gambaran suatu suku bangsa secara holistik. Selain itu melalui bentuk etnografi visual, konsep ‘pembaca’ akan digantikan dengan konsep ‘penonton’, yang notabenenya adalah individu yang mempelajari sebuah etnografi melalui bentuk tontonan yang secara tidak langsung juga akan melihat apa yang dilihat oleh si Peneliti.




Daftar Pustaka

Koentjaraningrat. 1997. Pengantar Antropologi I. Jakarta : PT. Rhineka Cipta

Koentjaraningrat. 1997. Pengantar Antropologi II. Jakarta : PT. Rhineka Cipta

Saifuddin, Ahmad F. 2005. Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma. Edisi I, Cetakan ke-1. Jakarta : Prenada Media

Koentjaraningrat. 1997. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta : PT. Rhineka Cipta

Koentjaraningrat. 1997. Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta : PT. Rhineka Cipta


Sumber-sumber lain :
www.antropologivisual@google.co.id (Senin, 04 Desember 2006)
[1] Tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat. 1997. Pengantar Antropologi II.

[2] Dua aspek yang berfungsi sebagai pendefinisi pendekatan antropologi. Antropologi Kontemporer. Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma (hlm. 35)
[3] Ibid (hlm. 33)
[4] defenisi Levy Strauss mengenai etnografi dalam Koentjaraningrat. 1997. Sejarah Teori Antropologi II
[5] Antropologi Kontemporer. Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma (hlm. 35)
[6] awal mula perkembangan dan lahirnya ilmu Antropologi. Koentajaraningrat. 1997. Sejarah Teori Antropologi I
[7] bentuk penelitian antropologi yang bertujuan kepada komparatifisasi seluruh kebudayaan guna kepentingan ‘penerjemahan’ antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Koentjaraningrat. 1997. Sejarah Teori Antropologi II
[8] Edna C Pattisina. Antropologi Visual, Sebuah Bentuk Alternatif. www.antropologivisual@google.co.id
[9] Budhihartono. Seminar Antropologi UNAIR. www.antropologivisual@google.co.id
Sedikit Fondasi untuk Mentalitas yang Lebih Baik !

“Memaknai Inisiasi”

1. Pengertian Inisiasi

“Inisiasi merupakan sebuah upacara yang dilangsungkan sewaktu seseorang memasuki golongan sosial tertentu, dan karena itu mengandung unsur-unsur upacara untuk saat-saat kritis dalam kehidupan seseorang.” Koentjaraningrat, 1997.

Melalui definisi singkat di atas, secara sederhana kita dapat memaknai inisiasi sebagai sebuah bentuk perubahan, atau lebih tepat dikatakan sebagai bentuk peralihan. Sesuatu yang berubah atau beralih disini adalah status sosial yang dimiliki oleh seseorang yang dilegitimasi secara kolektif oleh orang banyak sebagai sebentuk golongan sosial.
Masyarakat Indonesia pada umumnya, baik dari etnis manapun, memiliki pandangan bahwa kehidupan merupakan sebuah siklus yang terdiri atas fase-fase yang membentuk kehidupan tersebut, dan setiap individu akan mengalami fase-fase tersebut secara bertahap. Fase-fase tersebut yang dalam istilah Antropologi di sebut sebagai Daur Hidup; antara lain seperti masa kanak-kanak, masa dewasa, lanjut usia, dan seterusnya. Tentunya setiap fase tersebut memiliki keadaan yang saling berbeda satu sama lain sehingga memaksa individu yang mengalaminya juga saling berbeda dengan individu dari fase-fase yang lain.
Inilah yang dimaksud sebagai golongan-golongan atau status-status sosial dan peralihan yang dimaksud adalah ketika seseorang telah sampai kepada fase yang baru (selanjutnya) dalam kehidupannya, dan proses tersebut akan di awali dengan melakukan sebentuk upacara untuk menyambut peralihan status sosial tersebut. Hal ini dilakukan atas tujuan-tujuan fungsional, seperti pengumuman, kesehatan, dan lain-lain.
Penyelenggaraan pesta dan upacara sepanjang daur hidup itu disebabkan adanya kesadaran bahwa setiap tahap baru dalam daur hidup menyebabkan masuknya seseorang didalam lingkungan sosial yang baru dan lebih luas.
Pada umat Islam, seorang anak yang akan memasuki usia dewasa akan di khitan terlebih dahulu dengan alasan religius dan kesehatan. Seorang pemuda Nias harus melompati batu terlebih dahulu sebelum menikah, hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ia telah dewasa. Setiap proses peralihan status sosial tersebut ditandai dengan adanya sebuah upacara, seperti khitan dan lompat batu yang umumnya dilaksanakan dengan upacara dengan fungsi antara lain sebagai pemberi tahu kepada khalayak ramai tentang keadaan yang telah dicapai oleh seseorang.
Dalam berbagai kebudayaan ada anggapan bahwa masa peralihan , yaitu peralihan dari satu tingkat hidup atau lingkungan sosial – ke – tingkat hidup atau lingkungan sosial berikutnya, merupakan saat-saat yang penuh bahaya, baik nyata maupun ghaib. Karena itu upacara-upacara daur hidup seringkali mengandung unsur-unsur penolak bahaya dan ghaib. Dalam Antropologi upacara-upacara seperti itu disebut dengan crisis rites (upacara masa krisis) atau rites de passage (upacara peralihan).

2. Inisiasi di lingkungan Akademik
Sebenarnya hal ini telah ada sejak lama di kehidupan akademik dimanapun di Indonesia. Mungkin istilah yang lebih dikenal karena telah lama digunakan adalah inagurasi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan diluar lingkungan kampus dengan bentuk sebagai sebuah penyambutan kepada para mahasiswa baru dengan tujuan utama untuk mengenalkan kehidupan kampus sekaligus sebagai ajang ‘kursus kilat’ untuk menempah mereka agar menjadi mahasiswa-mahasiswa yang ‘tahan banting’ sebagai Agent of Change untuk kehidupan sosial yang lebih baik (konsep ideal yang seharusnya…).
Akan tetapi kegiatan ini juga mendapat sebutan-sebutan lain seperti Pelonco, karena kebanyakan kegiatan-kegiatan ini melenceng dari substansinya menjadi ajang penyiksaan, penindasan, pelecehan, bahkan kekerasan yang dilakukan mahasiswa lama terhadap mahasiswa baru. Keadaan terparah yang terjadi sampai sekarang ialah hal ini muncul menjadi sebentuk budaya tersendiri dikalangan mahasiswa, dimana kegiatan yang melenceng tersebut terus dilakukan sebagai alur ‘balas dendam’, tentunya hal ini terjadi karena pengalaman buruk yang terus-menerus dialami setiap angkatan, tapi… apakah pengalaman buruk tersebut harus terus diwariskan?
Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tercinta ini sendiri, istilah yang lebih umum dipakai adalah Inisiasi yang merupakan sumbangan istilah dari Departemen Antropologi. Secara harfiah, bentuk idealnya, tentu saja pengertian inisiasi yang diharapkan tidak jauh berbeda dengan yang telah di uraikan pada bagian pertama, hanya saja situasinya terjadi dilingkungan kampus dan status yang menjadi inti peralihan adalah status sebagai mahasiswa, dan tentu saja bentuk idealnya adalah status mahasiswa yang benar-benar Mahasiswa!
Dilingkungan akademik, seharusnya inisiasi, selain sebagai sebentuk perayaan, hura-hura, penyambutan, pengesahan, dan sebagainya terhadap tamatan-tamatan SMU/sederajat yang telah lulus menjadi mahasiswa FISIP-USU, inisisasi juga harus menjadi sebuah wadah yang mendidik dan mengajarkan kepada mahasiswa baru tersebut apa makna sebenarnya menjadi seorang mahasiswa yang mampu mengusung kebenaran dan keadilan untuk kehidupan sosial yang lebih baik di bumi Indonesia yang semakin ‘porak-poranda’ ini.
Ini semua tentunya adalah tanggung jawab kita semua sebagai manusia-manusia yang telah memiliki status terlebih dahulu di lingkungan FISIP USU, baik Dekanat, Dosen, Staff pengajar, Alumni, Senioren, dan Mahasiswa terhadap mereka-mereka yang baru saja memasuki lingkungan FISIP USU ini. Tanggung jawab kita untuk menciptakan siklus hidup atau daur hidup yang baik dengan tujuan untuk menciptakan Mahasiswa-mahasiswa yang ideal bagi bangsa ini.
Sebenarnya inisiasi dapat kita sebut sebagai suatu hal yang fundamental dalam memicu seorang Mahasiswa baru untuk memiliki dasar-dasar pola pikir yang cerdas untuk menjadi seorang mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, karena acara ini adalah perkenalan pertama mereka yang bersifat ‘penggemblengan’. Intinya, jika benar inisiasinya maka akan benarlah Mahasiswa tersebut. Dan itu semua adalah pilihan kita yang akan meng”inisiasi” mereka, saatnya untuk beranjak ke arah keadaan sosial yang lebih baik!




Medan, 23 Agustus 2006
Ikhwan M.

Selasa, 17 Juli 2007

PROSTITUSI DAN LOKALISASI :
Faktor-faktor Pendukung Keberlangsungannya
Ditengah Masyarakat
Oleh : Ikhwan Muhary*


Pendahuluan

Prostitusi atau bahasa awamnya pelacuran, disini dimaknai sebagai sebuah tindakan yang mempergunakan alat kelamin dan bagian-bagian tubuh tertentu sebagai komoditas jasa dan untuk memperoleh materi melalui kegiatan yang bersifat seksual. Soedjono mendefinisikan prostitusi dari asal kata “prostituere” (bahasa latin) yang berarti menonjolkan diri dalam hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Selanjutnya di Indonesia istilah ini dikenal dengan “pelacuran” yang pada umumnya dirumuskan demikian : “Pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki-laki guna pemuasan nafsu seksuil orang-orang itu”(1973: 115).
Selanjutnya Poernomo dalam Moedjijono mendefenisikan pelacur sebagai wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual (2005: 17).

Sedangkan lokalisasi pada tulisan ini dimaknai sebagai tempat berlangsungnya kegiatan prostitusi tersebut. Soedjono D menyinggung pengertian lokalisasi sebagai sebentuk usaha untuk mengumpulkan segala macam aktivitas/kegiatan pelacuran dalam satu wadah, selanjutnya hal ini disebutnya sebagai kebijaksanaan lokalisasi pelacuran (1973: 122-124). Dalam Peraturan Pemerintah DKI Jakarta, definisi lokalisasi juga dijabarkan sebagai suatu penunjukan kompleks tertentu (dalam hal ini untuk kegiatan prostitusi) dimana untuk sementara belum diambil tindakan tindakan pidana terhadap para pelanggar yang ada hubungannya dengan Wanita Tuna Susila.[1] Pengadaan sebentuk lokalisasi umumnya dimaksudkan untuk mengisolir kegiatan prostitusi dengan akses ke dunia publik, tentunya dengan tujuan utama untuk meminimalisasi akibat-akibat atau dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan prostitusi tersebut bagi masyarakat umum.
Prostitusi sebagaimana kita ketahui, adalah merupakan sebuah fakta sosial yang hampir imanen atau selalu ada di kehidupan manusia, dalam hal ini dimaksudkan bahwasannya prostitusi selalu dapat ditemui pada hampir setiap daerah di Indonesia. Mulai dari bentuk yang dilegalisasi oleh pemerintah sebagai sebuah wilayah yang khusus untuk tempat prostitusi seperti kawasan Bandar Baru di Sumatera Utara, Dolly di Surabaya, Pasar Kembang atau Sarkem di Yogyakarta, sampai kebentuk-bentuknya yang tergolong ilegal (tidak di akui oleh pemerintah), misalnya seperti warung remang-remang disepanjang jalur lintas barat Sumatera, dan di berbagai daerah lain. Kenyataan prostitusi dan lokalisasi yang tetap ada dan bertahan hampir diseluruh bagian Indonesia dibuktikan melalui banyaknya kasus-kasus dan studi-studi yang telah dilakukan, mulai dari tahun tujuh puluhan sampai sekarang ini.[2]
Keberadaan prostitusi dan lokalisasi, telah menjadi sebuah fenomena otentik tersendiri yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Sebuah wilayah dengan suatu kelompok masyarakat yang menghuninya dan sebentuk lokalisasi prostitusi yang juga berada di daerah tersebut adalah merupakan dua entitas yang membentuk komposisi masyarakat secara keseluruhan. Sebagai suatu entitas, antara keduanya memiliki hubungan-hubungan yang tercipta untuk menyikapi keadaan dalam konteks hidup bersama. Mudjijono menyebut pola hubungan antara masyarakat dengan prostitusi sebagai sebentuk komunitas[3] (2005: 2-3).

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan struktur yang membentuk suatu masyarakat, keberadaan lokalisasi dan prostitusi tidak dapat dipungkiri adalah merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagai sebuah struktur, karena antara masyarakat dengan para pelaku prostitusi, terdapat sebentuk struktur yang didasarkan atas fungsi dari keduanya.[4] Terlepas dari aspek pembedaan tempat dan jarak lokalisasi tersebut dengan pemukiman warga, seperti pengucilan dan pengkhususan terhadap tempat-tempat tersebut dari lingkungan tempat tinggal masyarakat umum, keberadaannya tetap berada disekitar masyarakat tersebut. Bahkan tidak jarang terdapat lokalisasi yang berada ditengah-tengah atau menjadi satu dengan pemukiman warga.
Prostitusi dan lokalisasi sendiri merupakan suatu fenomena populer dari segi frekuensi pengangkatannya menjadi bagian-bagian dari informasi yang disampaikan secara umum. Secara kasat mata, hampir setiap hari dapat kita temui berbagai macam berita, baik melalui media cetak maupun elektronik yang mengangkat tentang masalah prostitusi. Permasalahan tersebut seringkali ditonjolkan dari sisi antagonisme masyarakat sekitar ataupun masyarakat secara umum terhadap aksi-aksi prostitusi, mulai dari maraknya lokalisasi yang meresahkan warga, penutupan lokalisasi dan penghentian lokalisasi secara paksa oleh warga sekitar pada waktu-waktu tertentu, razia rutin oleh aparat Polisi, bahkan sampai kepada aksi-aksi kekerasan yang ditujukan sebagai sebentuk penentangan terhadap kegiatan prostitusi tersebut. Akan tetapi, dibalik sisi antagonisme dan antipati yang selalu ditonjolkan dalam menyikapi keberadaan prostitusi dan lokalisasi, adalah sebuah fakta dimana sampai sekarang ini dua hal tersebut tetap ada dan tetap berlangsung.
Menilik kedalam persoalan prostitusi dan lokalisasi, tidak cukup hanya dengan menggunakan pandangan dan reaksi-reaksi antagonisme seperti di atas. Menela’ah sebentuk prostitusi dan lokalisasi, seperti bagaimana munculnya, apa yang menyebabkannya muncul, seperti apa kaitan dan hubungan yang terbentuk dengan masyarakat sekitarnya, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap keberadaannya, dan membahas keseluruhan tentang prostitusi dan lokalisasi tersebut, tentunya akan lebih dapat untuk mencapai jalan keluar ideal bagi pemasalahan yang ada. Sebentuk jalan keluar ideal yang tak lain adalah jawaban dari isu populer tadi, yaitu bagaimana agar prostitusi dapat dihapuskan.
Permasalahan

Rumusan masalah dalam suatu pembahasan merupakan penajaman arah yang akan dibahas dalam suatu ulasan. Sehubungan dengan itu, Arikunto mendefinisikan perumusan masalah sebagai berikut :

“perumusan masalah adalah hal yang harus dibuat oleh seorang peneliti agar penelitiannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka penulis merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus memulai, kemana harus pergi dengan apa” (1992: 17).
Beranjak dari definisi diatas, selanjutnya penulis menggunakan perumusan masalah sebagai penentu fokus dari permasalahan yang akan diangkat. Selain itu perumusan masalah ini juga berfungsi sebagai pembatas bagi permasalahan yang diangkat agar tidak terlalu melebar dan meluas. Permasalahan yang ingin diungkap melalui penelitian sendiri dapat dijabarkan sebagai berikut :

- bagaimana karakteristik atau bentuk-bentuk utama dari lokalisasi prostitusi yang ada di sepanjang jalur lintas barat Sumatera Utara, dan
- faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung keberlangsungan prostitusi tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya dua permasalahan diatas akan digunakan sebagai acuan utama dalam studi komparatif yang akan dilakukan pada beberapa lokalisasi prostitusi yang terdapat disepanjang jalur lintas Barat Sumatera Utara.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian

Secara sederhana penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk atau karakteristik umum dari beberapa lokalisasi prostitusi yang terdapat disepanjang jalur lintas barat Sumatera Utara. Selain itu, faktor-faktor yang mendukung eksistensi dari sebentuk lokalisasi prostitusi tersebut juga akan diungkap melalui tela’ah pada masing-masing lokalisasi yang kemudian akan digeneralisasikan menjadi beberapa faktor utama yang representatif dalam hal menggambarkan keseluruhan lokalisasi tersebut.
Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki berbagai manfaat untuk segala pihak yang memerlukan atau tertarik pada studi tentang prostitusi. Secara ringkas berbagai manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

o Memperkaya khasanah penelitian dan tulisan yang berhubungan dengan lokalisasi dan aksi-aksi prostitusi, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara,
o Dapat memberikan gambaran mengenai karakter umum dari lokalisasi prostitusi yang ada disepanjang jalur lintas Sumatera Utara dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung eksistensi lokalisasi tersebut ditengah-tengah masyarakat,
o Dapat menjadi sebentuk model bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan serupa pada wilayah atau daerah berbeda.

Tinjauan Pustaka

Soedjono D mendefinisikan prostitusi dari asal kata “prostituere” (bahasa latin) yang berarti menonjolkan diri dalam hal yang buruk atau tercela atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Selanjutnya di Indonesia istilah ini dikenal dengan “pelacuran” yang pada umumnya dirumuskan demikian : “Pelacuran dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki-laki guna pemuasan nafsu seksuil orang-orang itu” (1973: 115).

Prent mengartikan pelacuran sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan (1969: 695). Untuk melengkapi penjelasan Prent mengenai makna perzinahan, Soedjono mengartikan perzinahan tersebut sebagai perbuatan percintaan sampai bersetubuh antara seseorang yang telah berkeluarga (baik isteri maupun suami) dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya (1977: 14).

Dalam kegiatan prostitusi, cenderung dikenal sebentuk wadah tempat berlangsungnya aktivitas prostitusi tersebut. Wadah tersebut berupa tempat yang khusus diperuntukkan sebagai tempat konsentrasi kegiatan-kegiatan prostitusi yang disebut dengan istilah lokalisasi. Soedjono menyinggung pengertian lokalisasi sebagai sebentuk usaha untuk mengumpulkan segala macam aktivitas/kegiatan pelacuran dalam satu wadah, selanjutnya hal ini disebutnya sebagai kebijaksanaan lokalisasi pelacuran (1973: 122-124). Terrence H. Hull, dkk mengartikan lokalisasi sebagai suatu wilayah yang dibangun oleh pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari kampanye disiplin sosial dan pengendalian (1997: 30). Penjelasan mengenai makna lokalisasi juga cenderung dibatasi dan didefinisikan oleh pemerintah, salah satunya seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. (…) tahun 1967 pada butir 3 yang berbunyi sebagai berikut:
Menimbang:

….
3. Bahwa lokalisasi tersebut sekaligus dimaksudkan untuk segera mendjauhkan pengaruh-pengaruh asusila Germo dan Wanita Tuna Susila terhadap kehidupan masyarakat umum. [5]

Lokalisasi cenderung terbagi kedalam beberapa bentuk, Soedjono D membagi lokalisasi prostitusi kedalam tiga bentuk, yaitu (1) pelacuran dibordil-bordil, (2) pelacuran panggilan, (3) pelacuran jalanan. Pada bentuk pertama, Soedjono D menjelaskan bahwa lokalisasi pada bentuk ini telah terlegalisir dan bersifat resmi, pada bentuk kedua, lokalisasi lebih bersifat liar karena tidak disetujui dan dilegitimasi keberadaannya oleh Pemerintah, dan pada bentuk ketiga, ia mendeskripsikannya sebagai suatu kegiatan prostitusi yang bersifat terselubung (1973: 116).
Keberadaan kegiatan prostitusi selanjutnya berkaitan dengan aspek ekonomi, dimana sebuah lokalisasi prostitusi memberikan dampak berupa keuntungan finansial bagi seluruh individu yang berdomisili diareal lokalisasi tersebut. Fakta ini identik dengan kasus Sarkem[6] yang dideskripsikan oleh Mudjijono, dimana saling ketergantungan dan saling menguntungkan secara finansial terbentuk antara penghuni wilayah Sarkem yang berprofesi sebagai pelaku prostitusi dengan para warga biasa (2005: 95-108). Terrence H. Hull, dkk juga mengangkat mengenai keterkaitan industrialisasi dengan peningkatan aksi prostitusi, dimana pada akhirnya industrialisasi yang terjadi menghadirkan sebentuk demand[7] terhadap keberadaan prostitusi tersebut (1997: 6-8). Secara sederhana, konsep keuntungan dari segi ekonomi yang ada pada sebuah lokalisasi dapat dianalogikan sebagai suatu objek wisata, dimana pada sebuah objek wisata, seluruh unsur masyarakat yang menetap disekitar areal objek wisata tersebut akan terkena imbas keuntungan ekonomi, baik mereka adalah pelaku langsung ataupun tidak.
Secara sosial budaya, ketika keuntungan secara finansial telah tercipta, maka akan muncul sebentuk sistem mata pencaharian yang mengisi kehidupan masyarakat yang berada pada sebuah lokalisasi. Melalui aktivitas mata pencaharian yang dilaksanakan secara harian pada lokalisasi, maka interaksi antara para pelaku prostitusi dan warga tercipta secara intens dan aktif. Selanjutnya keseluruhan hubungan-hubungan yang terbentuk menciptakan adanya struktur-struktur sebagai sebuah masyarakat yang utuh. Strauss menyebutnya dengan teorisasi struktural fungsional, dimana struktur-struktur yang berupa pranata-pranata yang ada dalam suatu masyarakat tersusun, saling berhubungan, dan saling ketergantungan, yang didasarkan atas fungsi dari masing-masing struktur atau pranata tersebut (1987).
Berdasarkan berbagai penjabaran dan deskripsi teoritik diatas maka selanjutnya telaah mengenai prostitusi dan lokalisasi yang dilaksanakan melalui sebentuk observasi komparatif pada beberapa lokalisasi yang terdapat disepanjang jalur lintas Barat Sumatera Utara ini akan dijabarkan. Telaah difokuskan kepada faktor-faktor yang menjadi penjamin keberlangsungan lokalisasi prostitusi tersebut ditengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan dituangkan kedalam tiga hal, yaitu faktor sejarah/historis, faktor ekonomi, dan faktor sosial budaya.
Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif.[8] Penulisan dilakukan secara deskriptif[9] dengan menggunakan sudut pandang Antropologi, selanjutnya secara substantif faktor-faktor yang menjadi fokus utama dalam hasil penelitian diungkapkan melalui metode Antroposentrik.[10] Secara terperinci metode yang dipergunakan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebagian besar lokalisasi prostitusi yang terdapat disepanjang jalur lintas Barat Sumatera Utara yang terdata melalui keterlibatan penulis pada kegiatan penelitian dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK-UI) pada Maret 2007. Dari kegiatan penelitian tersebut penulis mendapati beberapa lokalisasi yang cenderung identik dan representatif dengan permasalahan yang diangkat. Beberapa lokalisasi tersebut antara lain :

- Lokalisasi Bukit Maraja yang terletak di Kotamadya Siantar
- Lokalisasi Gagak Hitam yang terletak di Desa Adian Padang Kecamatan Parapat
- Lokalisasi Simangkok yang terletak di Kecamatan Porsea
- Lokalisasi Bandar Baru yang terletak di Kecamatan Bandar Baru-Brastagi
- Lokalisasi Warung Bebek yang terletak di Kecamatan Serdang Bedagai
- Kawasan Taman Bunga Kotamadya Siantar
- Kawasan Lapangan Merdeka Kecamatan Serdang Bedagai
- Kawasan Lapangan Pasir Kotamadya Tanjung Balai

Beberapa lokalisasi diatas tergolong atas dua karakteristik utama, yaitu lokalisasi resmi (dilegalisir oleh Pemerintah) dan lokalisasi tidak resmi. Tinjauan dengan mengangkat beberapa lokalisasi ini dimaksudkan untuk dapat memberikan sebentuk perbandingan untuk mencapai satu kesamaan konsep dari beberapa lokalisasi tersebut. Lebih lanjut Koentjaraningrat menggolongkan penelitian dengan bentuk ini sebagai penelitian yang bersifat komparatif (1997).
Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif yang bersifat sebagai penambah/pembantu. Kedua data ini selanjutnya dibentuk oleh data lapangan (data yang didapat langsung dari informan) sebagai data primer dan data-data dari berbagai sumber seperti referensi dari buku, majalah, artikel, dan lain-lain sebagai data sekunder yang bersifat membantu. Untuk memperoleh data-data tersebut teknik penelitian yang digunakan adalah:

a. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian dan selanjutnya data yang didapat disebut dengan data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer ini adalah:
► Observasi Partisipasi
Metode ini berupa pengamatan langsung yang dilakukan untuk mengamati situasi atau peristiwa yang terjadi pada lokalisasi prostitusi. Hal ini meliputi berbagai hal seperti keadaan, kegiatan, peristiwa, dan perilaku, dalam hubungannya dengan segala kegiatan yang terdapat pada lokalisasi tersebut.
► Wawancara
Wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara mendalam (depth interview) dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (interview guide) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Tujuan dari penggunaan wawancara ini adalah untuk menggali pengetahuan, makna, dan pemahaman kolektif dari masyarakat penghuni areal lokalisasi.
b. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan dilakukan dengan mencari data-data dan referensi mengenai kasus-kasus lokalisasi dan prostitusi. Sumber-sumber untuk mendapatkan data jenis ini meliputi buku-buku, majalah, artikel, internet, televisi, dan lain-lain.
Analisa Data

Dalam menganalisa data dipergunakan dua metode analisis, yaitu analisis Taksonomi dan Domain. Masing-masing dari setiap lokalisasi dianalisis sebagai taksonomi yang merupakan satu kesatuan yang saling berbeda antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya dari keberagaman yang didapat pada masing-masing objek taksonomi (lokalisasi prostitusi), maka akan ditarik beberapa kesimpulan yang identik dan representatif dari keseluruhan masing-masing lokalisasi tersebut. Selanjutnya hasil identifikasi yang berupa isu-isu utama dari beberapa lokalisasi tersebut akan dianalisis sebagai Domain.
Karakteristik Lokalisasi
Secara umum sebuah lokalisasi prostitusi selalu ditempatkan berada diluar pemukiman masyarakat yang ditentukan melalui batas-batas jarak/wilayah tertentu. Penempatan ini tentu saja didasarkan atas berbagai macam hal, seperti agar tidak bercampur baur dengan masyarakat, terhindar dari aksi protes warga, terkamuflase (jika bentuknya ilegal), agar dapat meminimalisir dampak negatif dari sebuah lokalisasi prostitusi, dan berbagai pertimbangan lainnya. Untuk wilayah jalur lintas barat Sumatera Utara dapat diambil contoh seperti kawasan Warung Bebek di Serdang Bedagai, kawasan Gagak Hitam di desa Adian Padang Kecamatan Parapat, kawasan Simangkok di Kecamatan Porsea, dan lain-lain. Selain itu dapat juga kita temui beberapa lokalisasi yang bercampur baur atau bahkan menjadi satu dengan pemukiman warga. Karakteristik dari menjadi satu dengan pemukiman warga ini ditandai dengan tidak adanya pengkhususan lokalisasi tersebut berdasarkan jarak dengan pemukiman warga. Sebagai contoh, untuk jalur lintas barat Sumatera Utara terdapat Bukit Maraja di Kotamadya Siantar, kawasan Bandar Baru di Kecamatan Bandar Baru-Brastagi, dan lain-lain. Selain itu, pada bentuk-bentuknya yang dilegalisasi oleh Pemerintah, terkadang pengkhususan lokalisasi disebuah tempat dilakukan untuk menciptakan sebentuk ketertiban dan keteraturan, hanya saja untuk kawasan lokalisasi seperti Bandar Baru atau Bukit Maraja yang telah dilegalisasi misalnya, seringkali tidak jelas, apakah masyarakat yang mendatangi kawasan tersebut untuk berdomisili atau bahkan kemunculan dan perkembangan lokalisasi tersebut ditengah masyarakat yang memaksa legalitas itu.

Secara khusus lokalisasi sendiri terbagi atas dua, yaitu lokalisasi yang terorganisir dan tidak terorganisir. Lokalisasi terorganisir adalah lokalisasi yang memiliki sebentuk aturan-aturan bagi seluruh individu yang ada didalamnya dan aturan-aturan tersebut muncul secara eksplisit. Bentuk dari aturan-aturan ini seperti adanya ikatan kerja antara pengusaha (pemilik tempat) dengan para karyawannya (PSK), keterkaitan dengan satuan pengaman setempat (umumnya berbentuk premanisme), adanya batasan seperti batas-batas wilayah operasi,[11] waktu usaha/operasi, dan berbagai hal lain yang telah disepakati antara pihak-pihak yang ada didalamnya, baik antara pengusaha dengan pengusaha, pengusaha dengan karyawan, pengusaha dengan pemerintah, maupun dengan warga sekitar. Karakteristiknya sendiri ditandai dengan adanya sebentuk kawasan yang menjadi wilayah operasi yang bersifat menetap, PSK yang memiliki alur kerja sebagai semacam karyawan dengan pemilik tempat sebagai bos atau pengusaha, sistem bagi hasil, rolling PSK secara teratur, dan bahkan juga terdapat berbagai himpunan dan persatuan didalamnya, seperti Himpunan Pengusaha Pemondokan (HPP) di Warung Bebek Kecamatan Serdang Bedagai. Soedjono D menggolongkan bentuk ini pada bagian kedua dari tiga klasifikasinya terhadap bentuk-bentuk lokalisasi,[12] yaitu bentuk pelacuran menengah, dimana sebuah wilayah atau daerah tertentu memang ditunjuk oleh pemerintah (dilegalisasi) untuk menjadi lokalisasi (1973: 116).
Sedangkan lokalisasi tidak terorganisir adalah bentuk lokalisasi yang cenderung tidak memiliki aturan-aturan yang bersifat formal.[13] Sebentuk peraturan hanya terjadi atas pemahaman tentang situasi dan tertuang secara implisit. Tidak jauh berbeda dengan tipe terorganisir, bentuk aturan tersebut seperti waktu usaha/operasi, batasan wilayah operasi (cenderung longgar dan tidak jelas), sebentuk aturan main, dan berbagai ketentuan lainnya. Hanya saja pada tipe lokalisasi ini tidak terdapat semacam hubungan kerja, keterkaitan sebagai karyawan dengan bos, bentuk-bentuk satuan keamanan resmi yang memang diperuntukkan bagi lokalisasi tersebut, dan berbagai bentuk formal lainnya. Para PSK yang berada dilokalisasi seperti ini umumnya bekerja dengan bentuk freelance, rolling PSK sendiri tidak teratur dan tidak ada keterikatan yang mengharuskan terjadinya rolling tersebut. Karakteristiknya arealnya sendiri dapat berupa taman, tanah lapang, terminal, dan berbagai tempat lainnya. Contoh lokalisasi seperti ini untuk jalur lintas barat Sumatera Utara dapat kita temukan di Taman Bunga Kotamadya Siantar, Lapangan Merdeka Kecamatan Serdang Bedagai, kawasan Lapangan Pasir Kotamadya Tanjung Balai, dan lain-lain. Bentuk ini oleh Soedjono digolongkan pada bentuk pertama. Sedangkan Krisna dalam Mudjijono (2005: 8) menyebutnya sebagai aksi prostitusi tanpa market place[14] (2005: 8).

Faktor-faktor Pendukung Keberlangsungan Lokalisasi di tengah Masyarakat

Pembahasan yang ingin diungkapkan setelah menjabarkan pada bagian sebelumnya tentang karakteristik dari lokalisasi adalah bentuk lokalisasi yang ada ditengah masyarakat, atau secara teritoris-lokasi nya bercampur baur menjadi satu dengan pemukiman warga.
Jika kita kembali pada isu utama pada bagian awal tulisan ini, yaitu bagaimana isu populeritas antagonisme masyarakat terhadap aksi-aksi prostitusi dan keberadaan lokalisasi yang selalu ditonjolkan dalam setiap pemberitaan dengan tujuan yang tak lain juga popular, yaitu bagaimana agar prostitusi dapat dihapuskan, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai lokalisasi yang hidup dan berlangsung secara bersama-sama dengan warga setempat. Dimana bentuk-bentuk antagonisme berubah menjadi protagonis, karena antara kedua-nya muncul berbagai hubungan seperti resiprotas dari segi ekonomi.
Bagi pandangan umum orang-orang yang berada di luar lokalisasi, tentunya akan memiliki berbagai stigma mengenai bagaimana sebuah lokalisasi bisa memiliki keberadaan dan keberlangsungan ditengah suatu kelompok masyarakat. Dimana stigma tersebut secara sederhana antara lain adalah dari sisi moral, sering muncul pertanyaan khalayak luar mengenai bagaimana nilai-nilai dan norma-norma kelompok masyarakat tersebut dalam hal menyikapi keberadaan prostitusi di daerah tempat tinggalnya. Mulai dari bagaimana sikap penduduk setempat, mengapa membiarkan saja aksi pelacuran tersebut, kenapa hanya pasrah dan tidak melawan atau bahkan membungi-hanguskan lokalisasi tersebut, dan berbagai macam pertanyaan lain yang jika ditarik pada suatu kesimpulan, tak lain adalah bersifat mempertentangkan kegiatan prostitusi beserta lokalisasinya.
Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan lokalisasi dengan aksi-aksi pelacurannya pada suatu daerah yang berbaur dengan suatu kelompok masyarakat, cenderung memiliki keberlangsungan. Meskipun kerapkali terjadi konflik, keberadaannya tetap tidak terhapuskan. Dari segi waktu, sebagai contoh lokalisasi Bukit Maraja Kotamadya Siantar yang oleh masyarakat sekitarnya di klaim berdiri sejak tahun 1962, meskipun pada awal bedirinya mengalami tindakan anarkis dari masyarakat setempat dan bahkan pada tahun 1998 sempat ditutup karena gejolak reformasi, nyatanya tetap berlangsung dan bertahan sampai saat ini. Selain itu, pada bentuk-bentuk lokalisasi tidak terorganisir seperti lapangan Pasir Kotamadya Tanjung Balai misalnya, juga diklaim oleh masyarakat setempat keberadaannya sejak tahun 60-an, sebuah lapangan yang terletak pada inti kota yang bernama resmi lapangan Merdeka Kota Tanjung Balai yang sudah pasti menjadi pusat domisili warga masyarakat dan kantor-kantor pemerintahan, keberadaan aksi prostitusi ditempat itu tetap tidak terhapuskan.
Melalui beberapa contoh kasus diatas, jelaslah dapat dilihat bahwa sebuah lokalisasi prostitusi, bagaimanapun populernya adagium penentangan terhadapnya dan berbagai metode-metode yang dilakukan untuk menghapuskan keberadaannya, tetap tidak bisa mencapai tujuan akhir dimana bentuk-bentuk prostitusi tersebut benar-benar dapat dihapuskan. Untuk menjelaskan fenomena keberadaan dan keberlangsungan lokalisasi prostitusi yang tidak dapat dihapuskan ini dapat kita lihat pada beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya keberlangsungan tersebut, antara lain :

1. Aspek Historis

Sebuah lokalisasi prostitusi, baik dimana saja, tentunya tak luput dari bentuk-bentuk sejarah yang mengawali kemunculannya pada suatu daerah. Dari bentuk awalnya yang berhubungan dengan keberadaannya ditengah-tengah atau berbaur dengan pemukiman warga, dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemunculan lokalisasi pada bagian awal yang kemudian disusul oleh perpindahan penduduk untuk menempati daerah yang sama dan selanjutnya pada tulisan ini akan disebut dengan istilah prostitue before civilization, dan kemunculannya ditengah-tengah masyarakat yang sudah ada sebelumnya yang kemudian disebut dengan istilah prostitute after civilization.

Pada bentuk prostitue before civilization adalah dimana keberadaan sebuah lokalisasi pada sebuah daerah bersifat khusus, dimana pada awalnya lokalisasi tersebutlah yang pertama sekali ada disuatu daerah yang kemudian disusul oleh orang-orang yang kemudian juga bermukim disekitar daerah lokalisasi tersebut karena berbagai alasan, seperti ekonomi, keterdesakan lahan, migrasi, dan berbagai hal lainnya. Bentuk ini secara sederhana dapat dilihat pada lokalisasi Bandar Baru yang sebelumnya memang dikhususkan untuk lokalisasi tersebut, tetapi karena perkembangan lahan dan lapangan pekerjaan yang muncul dari aspek nonformal, maka berbagai warga mulai berdomisili dan membentuk masyarakat disekitar lokalisasi tersebut. Pada bentuk ini tentunya keberadaan sebuah lokalisasi sangat kuat, karena masyarakat setempatlah yang mendatangi daerahnya untuk berdomisili. Contoh lain dari lokalisasi ini seperti Warung Bebek di Kecamatan Serdang Bedagai, Warung Bubur, dan lain-lain.

Pada bentuk prostitue after civilization adalah dimana suatu kelompok masyarakat sudah terlebih dahulu ada disuatu daerah, yang kemudian karena berbagai fenomena, muncullah sebentuk kegiatan prostitusi didaerah tersebut yang kemudian terus berkembang dan memaksa legalitas sebagai bukti keberadaan dan keberlangsungannya. Bentuk fenomena yang menyebabkan munculnya aksi-aksi prostitusi tersebut beberapa diantaranya diawali dengan hal-hal sederhana. Salah satunya seperti lokalisasi Bukit Maraja yang muncul ditengah-tengah masyarakat Desa Sakuda Kodya Siantar. Awalnya desa tersebut ramai dikunjungi oleh para supir-supir truk lintas karena keberadaan desa tersebut yang berada dijalur lintas menuju ke Siantar. Bentuk-bentuk tempat makan dan peristrirahatan pun muncul sebagai komoditas jasa dan dagangan dalam menyikapi kebutuhan para supir-supir tersebut, yang kemudian berkembang kebentuk jasa layanan ‘esek-esek’. Sekarang ini, meskipun tidak lagi menjadi daerah lintasan utama truk-truk, peminatnya beralih keberbagai golongan dan keberadaannya tetap berlangsung. Pada bentuk ini sebuah lokalisasi prostitusi sangat lemah dan rentan terhadap aksi warga, sehingga pada beberapa tempat dapat dihapuskan.

2. Aspek Ekonomi.

Aspek ini merupakan hal terpenting yang membuat keberadaan sebuah lokalisasi tetap berlangsung pada suatu daerah, meskipun bercampur baur dengan masyarakat. Pada bentuk lokalisasi yang muncul sebagai prostitue before civilization, tentunya alasan utama masyarakat datang dan menetap ditempat tersebut adalah karena lapangan pekerjaan yang tersedia dengan cukup. Sedangkan pada bentuk kedua dari segi kemunculannya, yaitu pada prostitue after civilization, aspek ekonomi adalah satu-satunya alasan mengapa masyarakat setempat tetap mempertahankan keberadaan lokalisasi tersebut.

Bentuk pentingnya aspek ekonomi sebagai penjamin keberlangsungan sebuah lokalisasi prostitusi adalah sumbangan lapangan perkerjaan yang muncul sebagai akibat dari keberadaannya. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebuah lokalisasi dapat dianalogikan sebagai sebentuk objek wisata, dimana tentunya apa saja dapat menjadi komoditas jasa untuk menghasilkan pendapatan. Bentuk-bentuk pekerjaan yang muncul mulai dari jasa keamanan, dagangan makanan dan minuman, dan lainnya.

Melalui beragam jenis lapangan kerja yang ditimbulkan oleh sebuah lokalisasi prostitusi inilah yang membuat masyarakat sekitarnya tetap ‘mempertahankan’ keberadaannya.

3. Aspek Sosial Budaya

Aspek ini mempengaruhi bagaimana keberlangsungan sebuah lokalisasi pada tingkatan nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pada bentuk prostitute before civilization, tentunya anggapan bahwa lokalisasi sebagai penghuni awal memberikan nilai dan posisi tersendiri bagi lokalisasi tersebut yang membuatnya tidak dapat atau sulit untuk digeser oleh masyarakat yang berdomisili bersamanya. Sedangkan pada bentuk prostitue after civilization, sebuah lokalisasi prostitusi umumnya menciptakan seperangkat pedoman nilai-nilai khusus bagi warga sekitarnya yang membuat keberadaannya tidak dapat diganggu gugat oleh warga setempat tersebut.

Bentuk-bentuk nilai yang diciptakan ini dapat berupa pembangunan konsepsi secara aksi kekerasan dan keamanan, dimana sebuah lokalisasi secara umum sangat akrab dengan nuansa premanisme dan bahkan pada beberapa tempat diklaim sebagai mitra kerjasama dengan aparat keamanan resmi pemerintah (seperti TNI/POLRI). Bentuk-bentuk pembangunan konsepsi seperti ini secara tidak langsung memberikan seperangkat pedoman nilai kepada masyarakat sekitar, bahwasannya sebuah lokalisasi tidak dapat diganggu secara sembarangan, dan tentunya hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi sebuah lokalisasi sebagai salah satu unsur penjamin keberlangsungannya. Sehingga tidak jarang kita temui masyarakat sekitar lokalisasi yang memiliki slogan “mau aman…? Biarkan!”, dalam hal tanggapannya menyikapi lokalisasi prostitusi.

Selain itu, aspek ekonomi juga mempengaruhi dalam pembentukan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma ini, dimana karena keberadaan sebuah lokalisasi yang menciptakan sebentuk lapangan pekerjaan, maka dengan sendirinya masyarakat akan membentuk dan memandang pula keberadaan lokalisasi tersebut secara positif.

Kesimpulan

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal dari tulisan ini, keseluruhan problematika mengenai isu-isu prostitusi adalah tak lepas dari usaha untuk menghapuskan prostitusi tersebut sebagai tujuan akhir. Dan menyikapi keberlangsungan sebuah lokalisasi yang tersusun atas tiga aspek penjamin keberlangsungannya seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan.
Dari sisi sejarah keberadaannya, sebuah prostitusi sangat erat dengan pembentukan paradigma nilai-nilai sosial budaya yang dapat berbentuk sebagai pengekang keinginan masyarakat setempat dalam hal menghapuskan keberadaannya. Berbagai stigma yang dibangun melatari sifat dan karakteristik sebuah lokalisasi, seperti stigma mengenai nilai-nilai kekerasan, keamanan, sumber penghasilan, juga memberikan kontribusi sebagai penjamin keberlangsungan usaha prostitusi tersebut.
Sebuah lokalisasi prostitusi, cenderung menjadi sebuah wadah siklus ekonomi yang tidak dapat dipungkiri adalah salah satu penyumbang tersebesar dari segi finansial bagi berbagai golongan, baik Pemerintah dari segi pendapatan daerah (baik bersifat resmi maupun tidak resmi), produsen barang-barang konsumtif (seperti makanan dan minuman), maupun masyarakat sekitar yang mendapatkan lapangan pekerjaan dari keberadaan lokalisasi prostitusi tersebut.
Menyikapi berbagai keadaan yang saling berhubungan, ketergantungan, dan saling membutuhkan antara sebuah lokalisasi dengan masyarakat sekitar dan berbagai golongan lainnya, dapat dianalogikan sebagai benang kusut yang sangat sukar untuk ditembus. Sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai usaha telah dilakukan, baik dari sisi formalitas hukum dengan rancangan berbagai undang-undang yang bertujuan untuk meminimalisasikan ataupun menghapuskan aksi-aksi prostitusi dengan bentuk implementasi berupa razia-razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sampai kepada aksi-aksi nonformal yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi-organisasi tertentu yang berupa pembatasan kegiatan prostitusi sampai kepada aksi-kasi radikal dengan menggunakan kekerasan. Akan tetapi, keberlangsungan lokalisasi prostitusi diberbagai tempat sampai saat ini membuktikan bahwa usaha-usaha tersebut tidak mampu menjadi tujuan akhir dari satu isu popular utama, yaitu menghapus prostitusi.

Saran

Menghapus sebuah lokalisasi prostitusi, tentunya tidak dapat dikatakan menghapuskan sebentuk aksi-aksi prostitusi komersil tersebut. Makna menghapus ini cenderung lebih kepada penghapusan tempat berlangsungnya aksi-aksi prostitusi tersebut yang bisa saja menghadirkan bentuk-bentuk yang baru dari bentuk-bentuk sebelumnya. Sebagai contoh, dari bentuk lokalisasi yang terorganisir dengan sebuah areal yang jelas, jika dihapuskan, tidak menutup kemungkinan akan digantikan dengan bentuk yang tidak terorganisir. Dimana pada substansinya adalah kegiatan prostitusi sangat sukar dihapuskan, dilihat dari aspek ekonomi nasional yang memang mengharuskan hal tersebut.
Dari sisi areal yang disebut sebagai lokalisasi, cenderung sangat mudah untuk dihapuskan. Karena keberadaan sebuah tempat atau wilayah dimanapun didalam kesatuan negara ini, tentunya tidak terlepas dari legalitas hukum yang mengatur tentang izinnya, dengan kata lain adalah tidak terlepas dari kekuasaan pemerintah. Hal inilah yang menjadi kesalahan dari berbagai program dan rancangan undang-undang yang diimplementasikan melalui aparat keamanan resmi negara, karena secara substansif hanya bersifat untuk menghapuskan lokalisasinya, sangat minim dan bahkan tidak ditujukan untuk menghapuskan aksi-aksi prostitusinya.
Daftar Pustaka


Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rhineka Cipta

Hull, Terrence H, dkk. 1997. Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Koentjaraningrat. 1981. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia

_____________ . 1997. Sejarah Teori Antropologi. Jakarta: PT. Rhineka Cipta

Mudjijono. 2005. SARKEM: Reproduksi Sosial Pelacuran. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Moeloeng, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Purwoko, Herudjati. 2003. Tiga Wajah Budaya: Artefak, Perilaku, dan Rekayasa. Semarang: Masscom Media

Soedjono D. 1973. Patologi Sosial: Gelandangan, Penyalahgunaan Narkoba. Cetakan kedua. Bandung:

Soedjono. 1977. Pelacuran, ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat. Bandung: PT Karya Nusantara

Strauss, Anselm L. 1987. Qualitative Analysis For Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press




[1] Ibid (hal. 126)
[2] lebih lanjut mengenai deskripsi studi dan penelitian terhadap kasus-kasus prostitusi diseluruh Indonesia mulai tahun 70-an sampai tahun 1997, lihat Mudjijono (2005). Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacuran. (hal. 1-2)
[3] Mudjijono menggunakan istilah komunitas berdasarkan pada definisi komunitas oleh Stoneall yang mendefinisikan komunitas sebagai sekumpulan pelaku yang menempati suatu wilayah tertentu dimana mereka melaksanakan sebagian besar aktivitas sehari-hari mereka. Selanjutnya, untuk menegaskan keterikatan antarpersonal dalam komunitas tersebt, Stoneall menjelaskna bahwa individu menjalankan kehidupannya, dengan yang lainnya, dan persepsi-persepsi selektif mereka terhadap spasial yang melingkupi untuk menciptakn kondisi-kondisi komunitas. Lebih lanjut mengenai maksud Moedjijono ini lihat Ibid (hal. 2-3)
[4] konsepsi struktur dan fungsi ini mengadopsi teori struktural fungsional Levy Strauss, dimana menurut Strauss, dalam sebuah masyarakat terdapat pranata-pranata yang saling membentuk, berhubungan, ketergantungan, antara yang satu dengan yang lain dan didasarkan atas fungsi dari masing-masing pranata tersebut. Selanjutnya keseluruhan struktur tersebut disebut sebagai a whole structure. Lebih lanjut lihat Strauss (1987). Qualitative Analysis For Social Scientists.
[5] nomor surat keputusan Gubernur DKI Jakarta ini tidak tercantum pada sumber, lebih lanjut lihat pada Soedjono. Patologi Sosial: Gelandangan, Penyalahgunaan Narkotika. (hal. 124-128)
[6] Sarkem adalah sebuah nama lokalisasi di daerah Yogyakarta. Lebih lanjut lihat Mudjijono (2005). Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacuran.
[7] penjelasan ini didasarkan atas penemuan Terrence mengenai perluasan areal perkebunan yang didasarkan atas pembenahan hukum agraria pada tahun 1870. perluasan areal perkebunan tersebut, pembangunan jalan-jalan raya dan jalur kereta api, merangsang terjadinya migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagian besar dari pekerja tersebut adalah bujangan yang menciptakan permintaan terhadap aktivitas prostitusi. Terrence H. Hull, dkk (1997). Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. (hal. 6-8)
[8] penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Lebih lanjut lihat Moeloeng (2004). Metode Penelitian Kualitatif. (hal. 6)
[9] metode penulisan secara deskripif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Lebih lanjut lihat Koentjaraningrat (1981). Metode Penelitian Masyarakat. (hal. 30)
[10] “Antroposentrik” dibentuk dari dua akar kata Yunani, “antropos” dan “kentron”. Yang pertama berarti “manusia”, dan yang kedua pusat atau “centrum” dalam padanan bahasa latinnya. Selanjutnya secara antropologis, antroposentrik dapat diartikan sebagai sebentuk metode tolak ukur terhadap segala sesuatu yang dilandaskan atas sudut pandang manusia sebagai subjek. Lebih lanjut mengenai penjelasan antroposentrik, lihat Purwoko (2003). Tiga wajah Budaya: Artefak, Perilaku, dan Rekayasa. (hal. 99-118)
[11] Istilah “operasi” digunakan untuk menyebut kegiatan yang berupa aktivitas menjajakan diri dan melakukan kegiatan seks. Istilah ini dapat ditemukan hampir diseluruh lokalisasi yang ada di daerah Sumatera Utara.
[12] Tiga bentuk klasifiksi Soedjono ini antara lain adalah : 1. pelacuran kelas rendahan (jalanan, bordil-bordil murahan), 2. pelacuran menengah (yang berada di bordil-bordil tertentu yang cukup bersih dan pelayanannya baik, dan 3. pelacuran klas tinggi (biasanya para pelacur tinggal dirumah sendiri, terselubung-tersembunyi, dan hanya menerima panggilan dengan perantara yang cukup rapi sehingga sulit diketahui dan bayarannya cukup mahal. Lebih lanjt lihat Soedjono (1973). Patologi Sosial; Gelandangan, Penyalahgunaan Narkoba. (hal. 116)
[13] istilah formal ini dimodifikasi dari seperangkat aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada pada tipe terorganisir yang digunakan sebagai patron lokalisasi yang ideal, karena dilegalisasi oleh Pemerintah.
[14] Krisna menyebut lokalisasi sebagai Market place, karena menurutnya sebuah lokalisasi dapat diidentikkan sebagai sebuah wadah pemasaran yang saling menghasilkan antara para pelaku (yang bekerja) dengan para pemilik (penguasa tempat). Berdasarkan atas konsepsi ini maka ia menggolongkan aksi prostitusi yang tidak memiliki lokalisasi yang tetap dan konsisten kepada aksi yang tidak memiliki lokalisasi. Lebih lanjut lihat Mudjijono (2005). Sarkem, Reproduksi Sosial Pelacuran. (hal. 8)